248 Proyek Masuk Program Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Ilustrasi (Foto: Kasman)

maiwanews – Berdasarkan lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 ada total 248 proyek masuk program Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Perpres tersebut ditetapkan pada 15 Juni 2017 dan diundangkan pada 16 Juni 2017.

Untuk pembangunan infrastruktur jalan tol ada 69 proyek diantaranya jalan tol Serang-Panimbang di Provinsi Banten, Pandaan-Malang di Jawa Timur, Manado-Bitung di Sulawesi Utara, Balikpapan-Samarinda di Kalimantan Timur, Medan-Binjai di Sumatera Utara, Palembang-Simpang Indralaya di Sumatera Selatan.

Proyek pembangunan infrastruktur jalan nasional atau jalan strategis nasional non-tol terdiri dari lima proyek, masing-masing adalah: jalan lingkar Trans Morotai, jalan Palu-Parigi, jalan layang Teluk Lamong, jalan penghubung Gorontalo-Manado, dan jalan Trans Maluku.

Adapun proyek pembangunan prasarana dan sarana kereta api antar kota terdapat 15 proyek, diantaranya adalah: proyek pembangunan prasarana/sarana kereta api Makassar-Parepare Tahap 1 di Sulawesi Selatan, keretea api Prabumulih-Kertapati di Sumatera Selatan, dan kereta api Tebing Tinggi-Kuala Tanjung di Sumatera Utara.

Selain itu, dalam lampiran perpres nomor 5 tahun 2017 tentang perubahan atas perpres nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan pelaksanaan PSN, dicantumkan juga proyek revitalisasi bandar udara (bandara) sebanyak 4 proyek, pembangunan bandara baru 3 proyek, pembangunan bandara strategis lainnya sebanyak 1 proyek, pembangunan pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas ada 10 proyek, program satu juta rumah 3 proyek.

Kategori pembangunan kilang minyak (3 proyek), pipa gas/terminal LNG (8), infrastruktur energi asal sampah (1), penyediaan air minum (8), infrastruktur sistem air limbah komunal (1), pembangunan tanggul penahan banjir (1), pembangunan pos Lintas Batas Negara (LBN) dan sarana penunjang (3), bendungan dan jaringan irigasi sebanyak (61), peningkatan jangkauan jaringan broadband (2), infrastruktur IPTEK strategis lainnya (2), pembangunan kawasan industri prioritas/kawasan ekonomi khusus (29), pariwisata (1), smelter (6), perikanan dan kelautan (1), infrastruktur ketenagalistrikan (1), industri pesawat (2 proyek).

Terkait anggaran, PSN dibiayai pemerintah atau non-pemerintah. Untuk proyek dengan pembiayaan dari non-pemerintah dikoordinasikan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/BAPPENAS). Terhadap proyek dengan anggaran non-pemerintahm Menteri PPN/Kepala BAPPENAS dapat mengusulkan perubahan PSN kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Mengenai kendala tata ruang, Perpres 58 2017 menyebutkan bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanaha Nasional dapat memberikan rekomendasi kesesuaian tata ruang atas lokasi PSN. (*)