maiwanews – Anggota Pansus RUU PPTPU (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) Ahmad Yani mengatakan, transaksi  Rp500 juta atau lebih harus dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Ketentuan itu juga berlaku terhadap transaksi yang menggunakan mata uang asing. Batasannya, disesuaikan dengan nilai kurs yang berlaku saat itu.

“Hal itu ada pada Pasal 25 ayat 1 a RUU PPTPU yang berbunyi transaksi dalam jumlah minimal Rp500 juta atau dengan mata uang asing yang nilainya setara atau transaksi yang mencurigakan wajib dilaporkan ke PPATK yang paling lambat dilaporkan 14 hari kerja setelah transaksi,” kata Ahmad Yani.

Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPR Ahmad Yani sehubungan dengn pembahasan RUU PPTPU di Gedung Nusantara I MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 30 Juli 2010,

Menurut Yani, dimasukannya pasal soal kewajiban melapor ke PPATK tersebut merupakan sebuah kemajuan dalam rangka upaya mencegah terjadinya praktek pencucian uang di Indonesia.

Yani menambahkan, banyak modus yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam rangka menyelamatkan uang mereka yang diperoleh secara tidak benar.

Namun disayangkan oleh politisi dari PPP itu, bahwa dalam RUU PPTPU tersebut, tidak tercantum adanya sanksi tegas yang bisa diberikan kepada yang bersangkutan bila tidak melaporkan tarnsaksi yang dilakukan.

“Bila tidak dilaporkan, tidak ada sanksinya, hanya sanksi administrasi. Meskipun tidak kuat tapi kalau sudah kena sanksi administrasi, sudah jadi masalah,” kata mantan anggota Pansus Skandal Century itu.

Artikel Lainnya:

1. PPATK: KPK Blokir 109 Transaksi Mencurigakan
2. PPATK Temukan Transaksi Atas Nama Nazaruddin
3. KRI Ahmad Yani-351 Tangkap Kapal Malaysia dan Philipina
4. KRI Ahmad Yani Gagalkan Pembajakan Kapal Taiwan
5. Rekening Eks Pegawai Pajak, PPATK Telah Lapor Sejak 2009