Anggota DPR Pertanyakan Eksistensi BPKN

maiwanews – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azam Azman Natawijana mempertanyakan eksintensi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Dalam rapat kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, Azam mengemukakan bahwa peran dan kiprah BPKN nyaris tak terdengar.

Dalam rapat kerja hari Selasa 14 Februari tersebut Azam menyampaikan BPKN kalah populer dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). BPKN perlu diperkenalkan ke masyarakat melalui sosialisasi secara masif. Laman resmi DPR menyebutkan bahwa agenda rapat adalah penyampaian 20 nama calon anggota BPKN 2016-2019. Mendag Enggartiasto diminta kejelasan mengenai nama-nama tersebut.

Mendag Enggartiasto menyampaikan bahwa ada 35 pendaftar untuk calon anggota BPKN, dari 30 orang terpilih 20 nama untuk diajukan ke Komisi VI DPR. Pemilihan calon anggota BPKN karena keanggotaan periode 2013-2016 sudah berakhir masa tugasnya.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Mendag Enggartiasto bahwa 20 orang calon anggota BPKN itu terdiri dari unsur pemerintah 3 orang, unsur pelaku usaha 5 orang, unsur akademisi 4 orang, unsur tenaga ahli 5 orang, dan unsur LSM 3 orang.

Selain Azam, anggota DPR lainnya Iskandar Syaichu juga menanyakan popularitas BPKN. Semetara Lili Asdjudiredja menilai kewenangan BPKN perlu ditambah, tidak terbatas pada memberi rekomendasi dan masukan kepada menteri. BPKN perlu lebih proaktif terjun ke masyarakat dalam rangka memberi perlindungan konsumen.

Berdasarkan keterangan dalam laman resmi BPKN, dijelaskan bahwa BPKN dibentuk sebagai upaya merespon dinamika dan kebutuhan perlindungan konsumen di masyarakat. Pembentukannya berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UU ini kemudian ditindaklanjuti dengan PP No. 57 Tahun 2001 tentang Tugas, Fungsi serta Keanggotaan BPKN.

Fungsi dan tugas BPKN

Fungsi dan tugas BPKN ditetapkan dalam Pasal 33 dan 34 UU 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

  1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen.
  2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.
  3. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen.
  4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
  5. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen.
  6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau Pelaku Usaha.
  7. Melakukan survei menyangkut kebutuhan konsumen.

KINERJA BPKN 2016

Dalam tahun 2016 BPKN telah melaksanakan sejumlah program dan kegiatan dengan acuan utama didasarkan pada Rencana Strategis Penguatan Kebijakan Perlindungan Konsumen Tahun 2015-2019.

BPKN telah melakukan penelitian terhadap isu-isu perlindungan konsumen sebagai dasar penyusunan saran dan rekomendasi kepada pemerintah. Penelitian tersebut antara lain terkait Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Bahan Berbahaya (B2), Penyelesaian Jamaah Umrah, Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Profesional Pada Era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), Perlindungan Konsumen/Pasien Melalui Implementasi Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent), Verifikasi Tarif dan Layanan Telekomunikasi, dan Pengaturan Diskon di Pasar Modern.

Selain itu BPKN juga telh melakukan berbagai kegiatan sosialisasi, menerima dan menindaklanjuti pengaduan kasus, menjalin kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait. (*)