Jakarta – Kecaman muncul satu demi satu dari DPR-RI termasuk anggota Komisi Hukum DPR atas penahanan Komjen Pol Susno Duadji terkait kasus yang dibongkarnya sendiri. Setelah sebelumnya ketua DPR Marzuki Alie, kini giliran Wakil Ketua Komisi III DPR, Fahri Hamzah, menyesalkan penangkapan Polri atas mantan Kabareskrim itu.

Fahri menilai penangkapan Susno ini bertolak belakang dengan komitmen Presiden yang ingin memberantas mafia hukum. “Jadi di mana Presiden? Di mana Satgas Anti-Mafia Hukum? Kenapa semua alpa?” kata Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 11 Mei 2010.

Oleh karena itu, lanjut Fahri, Komisi III akan membahas khusus soal penangkapan Susno ini dalam rapat internal hari ini. Fahri juga mempertanyakan sikap diam Presiden terhadap kasus Susno padahal Presiden notabene adalah atasa Kapolri.

“Kelakuan seperti inilah yang membuat rakyat takut membongkar mafia hukum. Kalau negara saja kalah oleh mafia, untuk apa ada negara?” katanya.

Fahri mengingatkan, Presiden sendirilah yang membentuk Satgas Anti-Mafia Hukum. DPR bahkan memberi ruang kepada Susno untuk bicara. Padahal, kata dia, Presiden pulalah yang menginginkan terbongkarkarnya mafia hukum.

“Sekarang, begitu kasus mafianya terbongkar dan beberapa yang disebut terbukti benar, tiba-tiba si pengungkap malah ditangkap,” tandas Wakil Sekjen PKS ini.

Fahri menegaskan, Susno harus dilepas untuk membeberkan terlebih dahulu semua temuannya. “Suruh Susno bernyanyi dulu. Bongkar kasus yang lebih besar. Jangan malah dia ditangkap supaya tidak bisa bernyanyi lagi,” katanya.

Meskipun Susno ditangkap, penyidik Polri harus mengumumkan kesalahan Susno, tidak boleh dirahasiakan. “Kalau tidak, kami curiga keterangan saksi-saksi yang memberatkan Susno itu direkayasa,” demkian Fahri.

Sebelumnya, Ketua DPR mengeluarkan pernyataan senada, bahwa penangkapan mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji oleh Polri  bisa berefek buruk bagi pengungkapan kasus hukum lainnya.

“Kalau begini, orang akan takut melapor. Jenderal bintang tiga saja ditangkap, apalagi rakyat biasa pasti takutlah,” kata Marzukie kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin petang, 10 Mei 2010.

Menyikapi penahanan SusnoDuadji ini, Komisi III DPR akan melakukan langkah resmi dengan membuat panitia kerja (panja) penegakan hukum. Panja ini rencananya juga akan menyusun jadwal pemanggilan Kapolri.

“Kita akan buat Panja penegakan hukum soal ini. Salah satunya jelas membahas soal Susno. Ini harus ditangani secara mendalam,” kata anggota Komisi III DPR RI dari Partai Demokrat Edi Ramlan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Mei 2010.

Artikel Lainnya:

1. Kepalang Tanggung, Susno Siap Bongkar Kasus Polri yang Lebih Besar
2. Polri Bantah Penahanan Susno Balas Dendam
3. 33 Anggota DPR Jamin Penangguhan Penahanan Misbakhun
4. Rapat Komisi III: Manuver Susno Bukan untuk Cari Jabatan
5. Anggota Komisi III Minta Susno Buka Markus Besar di Polri