Bambang Widjojanto: Ada Temuan Indikasi Korupsi di Pemprov DKI Jakarta

maiwanews – Dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemprov DKI Jakarta pada 31 Mei 2016, ditemukan beberapa indikasi korupsi.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto mengatakan, BPK menemukan unsur ketidakpatuhan pemerintah provinsi DKI terhadap undang-undang seniai Rp 374.688.685.066.53.

“Ada 15 temuan, yang terdiri dari indikasi kerugian daerah Rp 41.034.710.959.01,” kata Bambang, dalam jumpa pers Hari Antikorupsi di posko pemenangan Anies-Sandiaga, Jakarta, Jumat, 9 Desember 2016.

Menurut Bambang, data aset pada Dinas Pendidikan Pemprov DKI tidak valid dan informatif. Berdasarkan laporan BPK kata dia, aset yang dicatat sebagai aset lain-lain belum divalidasi.

Bambang menjelaskan, pendidikan tidak didukung data kartu inventaris barang (KIB) senilai Rp 14,38 triliun. Dikatakan Bambang, ada yang didukung data KIB namun tidak valid Rp 886,41 miliar.

Bambang melanjutkan, aset tetap yang belum dilakukan rekonsiliasi antara data menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bernilai Rp 728,74 miliar. Selisih saldo aset tetap menurun, neraca SKPD dengan data KIB Rp115,42 miliar.

Lebih lanjut dijelaskan, ada aset tanah yang sama namun dicatat pada tiga SKPD berbeda dengan nilai Rp 905,81 miliar, dicatat ganda pada dua SKPD yang berbeda Rp 668,51 miliar, dan dicatat ganda pada KIB senilai Rp 1,06 miliar, serta data KIB yang tidak valid dan informatif senilai Rp3,15 triliun.

Ditambahkan Bambang, dengan informasi yang kurang valid jelas, BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat terhadap saldo aset tetap.

“Jadi saya ingin mengatakan apanya yg tidak koruptif. Laporan ini menyatakan cukup banyak maslaah koruptif di pemerintahan sebelumnya atau yg sekarang berjalan,” pungkas Bambang.