BPK Sampaikan Laporan IHPS ke Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) Menerima Laporan IHPS BPK di Jakarta 10 Oktober 2018 (Foto: Setkab/JAY/Humas)

maiwanews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 dari Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 10 Oktober. Dalam laporan tersebut disebutkan ada 14.997 permasalahan dari 687 laporan hasil pemeriksaan lembaga pemerintah.

Salah satu contohnya adalah ada koreksi perhitungan bagi hasil migas pada SKK. Dijelaskan bahwa ada pembebanan biaya yang tidak semestinya diperhitungkan dalam cost recovery senilai 956,04 juta dollar AS atau Rp12,73 triliun.

Dalam laporan tersebut juga tercantum 17 kontrak kerjasama belum menyelesaikan kewajiban pajaknya sampai tahun 2015 senilai 209,25 juta dollar AS atau setara Rp 2,78 triliun.

Lebih lanjut dalam laporan itu disampaikan 91 persen dari target 85 persen pemerintah provinsi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 66 persen dari target 60 persen pemerintah kabupaten, dan 77 persen dari target 65 persen pemerintah kota memperoleh opini WTP.

Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan atas laporan tersebut Presiden Jokowi akan menindaklanjuti. Ke depannya, Moermahadi mengatakan perlu ada komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Moermahadi meminta supaya ditindaklanjuti untuk disetor.

Mengenai 447 temuan terindikasi pidana dengan nilai Rp44,74 triliun sepanjang 2003 hingga Juni 2017, akan diserahkan ke pihak kepolisian, KPK, dan Kejaksaan jika memang mengandung unsur pidana.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, bahwa kalau ada hubungannya dengan temuan kita yang ada unsur pidana korupsi itu oleh BPK diserahkan kepada kepolisian, ke KPK, dan Kejaksaan.

Pada kesempatan itu Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung. (Setkab/FID/JAY/ES)