Dinilai Rancu, Politisi Gerindra Akan Ajukan Uji Materiil UU Parpol

habiburrahman-gerindra-maiwanewsmaiwanews – Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Advokasi akan mengajukan uji materiil UU Parpol karena dinilai rancu. Politisi partai pimpinan Prabowo Subianto, Habiburokhman, juga merupakan advokat, Kamis 26 Maret di Jakarta mengatakan mendaftarkan uji materiil Panitera Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin 30 Maret. Langkah tersebut dinilai sebagai jalan tengah dan bisa menghasilkan win win solution bagi semua pihak.

“Dalam UU Partai politik kita yakni UU Nomor 2 Tahun 2008 yang diubah sebagian isinya dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 terdapat kerancuan soal pengaturan pengesahan kepengurusan partai politik”, demikian disampaikan Habib dalam keterangan persnya. Kerancuan itu dikatakan bisa disalahgunakan pihak tertentu dalam konflik kepengurusan partai politik. Kerancuan tersebut berupa inkonsistensi terkait kewenangan mengesahkan kepengurusan partai politik.

Pasal 15 dan 23 ayat (2) mengatur bahwa kewenangan pengesahan kepengurusan partai politik ada pada partai politik itu sendiri. Pasal 15 berbunyi kedaulatan partai politik ada pada anggota, hal ini dikuatkan dengan pasal 23 ayat 2, bahwa kepengurusan partai politik cukup didaftarkan ke Kementrian Hukum dan HAM.

Sementara disisi lain Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 mengatur kewenangan pengesahan kepengurusan Partai Politik ada pada pemerintah. Pasal 23 ayat (3) secara garis besar berbunyi bahwa susunan kepengurusan partai politik ditetapkan dengan Keputusan Menkumham, lalu pasal 24 menyiratkan Menteri berwenang mengesahkan kepengurusan partai politik.

Pemberian wewenang kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menyatakan sah atau tidaknya kepengurusan partai politik dikatakan Habib bertentangan dengan pasal 28E ayat 3 UUD 1945 yang menjamin setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

“Bagaimana mungkin orang bisa bebas berpartai atau berserikat kalau kewenangan pengesahan justru ada pada Menteri”, jelas Habib.

Ketentuan pasal 23 ayat (3) dan pasal 24 UU Parpol haruslah dicabut. Untuk itu, Habib mengungkapkan bahwa sebagai warga negara Indonesia dan sekaligus sebagai anggota salah satu partai politik akan mengajukan Uji Materiil ke Mahkamah Konstitusi agar kedua pasal tersebut dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (m011)