Ditengahi Rusia, Pemerintah Suriah dan Pemberontak Sepakati Evakuasi

Dua tank hancur di depan sebuah masjid di Azaz, Suriah, 21 Agustus 2012. (Foto: Christiaan Triebert)

maiwanews – Pemerintah Suriah dan kelompok pemberontak yang menguasai daerah kantong Damaskus Selatan menyepakati perjanjian evakuasi pemukiman di Damaskus Selatan. Kesepakatan dicapai Senin 30 April ditengahi oleh pihak Rusia.

Pihak-pihak terkait setuju mengevakuasi masyarakat sipil dan pejuang yang terperangkap di Damaskus Selatan sebagai ganti pengiriman warga sipil dan pejuang di dua kota, Fua’a dan Kafriyeh, kota-kota mayoritas Syiah di bawah kendali rezim di provinsi Idlib yang dikuasai pemberontak.

Evakuasi dilakukan terhadap 1.500 warga sipil dan militan di kota-kota Fua’a dan Kafriyeh di provinsi Idlib, dan pembebasan 80 warga sipil yang diculik pada 2015 oleh mantan kelompok yang berafiliasi dengan al-Qaeda, Tahrir. Kota Fua’a dan Kafriyeh telah dikepung sejak 2015, ketika kelompok pemberontak melancarkan Operasi ke Provinsi Idlib.

Sumber-sumber lokal mengatakan perjanjian itu tidak melibatkan militan IS di Kamp Yarmouk.

Mattar Ismael, seorang wartawan yang bermarkas di Damaskus selatan, mengatakan kepada VOA bahwa orang-orang memulai persiapan untuk meninggalkan Damaskus selatan, dan konvoi pertama warga sipil diperkirakan akan dikerahkan keluar Selasa pagi.

“Mayoritas warga sipil akan ke Idlib dan Jarablus di Suriah Utara, kelompok kecil memilih pergi ke Deraa di Selatan, dan ada sejumlah warga sipil menolak untuk pergi”, kata Ismael.

Dia menambahkan bahwa ribuan warga sipil tinggal di daerah-daerah di bawah kendali Tentara Pembebasan Suriah (FSA) di kota-kota Yalda, Babila dan Beit Sahm, dan sekitar 400 warga sipil masih berada di Yarmouk Camp di bawah IS.

FSA mulai menyerahkan sejumlah lokasinya ke Polisi Militer Rusia, menurut sumber berita oposisi Suriah.

Diperkirakan 3.500 warga sipil melarikan diri dari Kamp Yarmouk dalam satu minggu, banyak di antaranya tidur di jalan-jalan daerah tetangga.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia menyebutkan, meskipun dicapai perjanjian, serangan udara dan bentrokan tidak berhenti di Damaskus Selatan. (BBG Direct/VoA)