Drs. H.M. Badar, M.Ag, MM: Aloksi BOS Naik Madrasah Wajib Buat RKM

DRS. H.M. BADAR, M.Ag, MM

TUBAN -  Kasi Mapenda Kantor Kementerian Agama (KanKemenag) Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Drs. H.M. Badar, M.Ag, MM, menegaskan dengan adanya kenaikan alokasi bantuan operasional sekolah (BOS) pada tahun anggaran 2012 ini, setiap madrasah wajib membuat perencanaan (RKM).

Lelaki asal Kecamatan Kanor, Bojonegoro, yang dikenal ramah dan tidak memilih-milih dalam bergaul ini, juga meminta kepada semua penerima BOS untuk melaksanakannya sesuai dengan aturan yang ada.

“Semua juklak dan juknis harus dipenuhi. Dan alhamdulillah, penyaluran dan penggunaan BOS yang ada telah berjalan baik dan tidak masalah berarti. Meski begitu, kami tetap melakukan monitoring secara terus-menerus. Dana BOS haram hukumnya untuk dipermainkan. Karena itu menyangkut hak mereka yang tidak mampu,” tegas Badar didampingi KakanKemenag Tuban, Drs. H. Leksono, M.Pd.I

Badar yang fasih Bahasa Arab dan Juga Inggris ini, mengungkapan penyaluran dana BOS untuk lembaga pendidikan Islam atau madrasah diakui lebih cepat dibanding dengan penyaluran dana BOS reguler yang disalurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Ini disebabkan karena mekanisme yang digunakan lebih sederhana dan juga jumlahnya tidak terlalu besar layaknya BOS reguler.
“Sistem penyaluran BOS di Kemenag jauh lebih simpel. Sehingga, berdasarkan data yang ada hingga sekarang ini tidak ada keterlambatan penyaluran,” ungkap Badar.

Dijelaskan Badar, proses penyaluran dana BOS madrasah ini dibagi dua, yakni untuk madrasah negeri dan untuk madrasah swasta. Penyaluran dana BOS untuk madrasah negeri, yakni prosesnya dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag), disalurkan ke Kanwil Kemenag, ke Kantor Kemenag Kabupaten langsung ditransfer ke madrasah.

“Sedangkan untuk madrasah swasta juga tidak jauh beda,” imbuh Badar.
Dalam hal ini, Badar  mengatakan bahwa dana BOS madrasah tahun ini bukanlah ditargetkan pada kenaikan jumlah anggaran dan kecepatan. Akan tetapi yang patut diperhatikan adalah fluktuasi  jumlah peserta didik  yang bertambah dan berkurang.

“Sehingga, kita lebih memperhatikan fluktuasi data peserta didik yang ada. Kalau besarannya tentunya sama saja dengan dana BOS regulern” ujar Badar.
Untuk diketahui, besaran dana BOS 2012 mengalami peningkatan seperti besaran dana BOS reguler. Yakni di tahun 2011, per siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) mendapat dana BOS sebesar  Rp 397 ribu, sementara di tahun  2012 menjadi Rp 580 per siswa per tahun. Adapun untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs), sebelumnya Rp 570 ribu, pada BOS 2012 menjadi Rp 710 ribu per siswa per tahun.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta, membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri dan MTs negeri, dan  Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta/PPS.

BOS menurut Badar  adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Menurut Badar, melalui program BOS yang terkait dengan gerakan percepatan penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun, maka setiap pengelola program pendidikan diharapkan harus memperhatikan hal-hal terkait dengan dana BOS ini.

Dikatakan Badar, melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh madrasah.

“ Kepala Madrasah berkewajiban mencari dan mengajak siswa MI yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di MTs. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah,” jelas Badar.

Meski pun ada dana BOS, tetapi hal tersebut tidak menghalangi peserta didik, orang tua, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada madrasah, sebelumnya harus diputuskan bersama dengan Komite Madrasah dan atau orang tua wali murid.

Berdasar data di Mapenda KanKemenag Tuban disebutkan, jumlah siswa MIS/MIN sebanyak 25.485 anak. Sedang jumlah siswa MTsS/MTsN sebanyak 19.367 anak. (LEA)

BERITA LAINNYA

.