FPKB Desak RUU Kekerasan Seksual Segera Dirampungkan

maiwanews – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual segera dirampaungkan untuk kemudian diserahkan ke pemerintah. Pemerintah sendiri masih menunggu RUU inisiatif DPR RI tersebut diserahkan lalu diterbitkan Amanat Presiden (Ampres). Setelah Ampres terbit, selanjutnya dibahas bersama DPR.

Ketua FPKB Ida Fauziah mengatakan kasus kekerasan seksual makin mengerikan, pelakunya bisa beberapa orang, bahkan korban kadang dibunuh. Hal itu disampaikan saat membuka diskusi public “Indonesia darurat kekerasan seksual – mendorong disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu 25 Januari.

Menurut Lagislator dari dapil Jatim VIII tersebut, dalam sehari 30 perempuan dan anak mengalami kekerasan seksual atau setiap jam ada 3 anak menjadi korban. Ini merupakan cerminan bahwa negara ini belum mampu memberikan rasa aman. Untuk itu DPR harus segera menyelesaikan RUU ini secara komprehensif.

UU saat ini belum memadai untuk mengatasi kasus tikdak kekerasan seksul, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU Perlindungan Anak, dan KUHP hanya mengatur soal pemidanaannya saja. Karena itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan memberikan perlindungan secara utuh, mulai dari pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, sanksi, dan sebagainya.

Menteri Sosial (Mensos) Yohana Susana Yambise dalam diskusi tersebut mengatakan pemerintah sangat memperhatikan masalah kekerasan seksual. Banyak korban tidak melaporkan, beruntung ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membantu melapor ke polisi maupun pemerintah. Menteri Yohana menambahkan, dalam UU No.17 tahun 2016 dinyatakan jika terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak usia 4 hingga 5 tahun maka pidananya seumur hidup atau hukuman mati. (m011/DPR/nt)