maiwanews – Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf, menyatakan dukungan terhadap rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menetapkan tayangan infotainment sebagai program non-faktual, dengan demikian harus melalui lembaga sensor sebelum disiarkan.

Menurut Dede Yusuf, selama ini pemburu berita infotainment kurang dibekali etika jurnalistik. Karena itu, para wartawan infotainment seharusnya terlebih dahulu memahami etika saat melaksanakan tugasnya.

“Etika persnya (wartawan infotainment) harus ditata ulang,” kata Dede, bintang film layar lebar yang populer di era 80-an.

Mantan wakil sekjen DPP PAN itu mengaku sering bermasalah dengan wartawan infotainment saat masih sering muncul di layar kaca. “Saking banyaknya saya lupa berapa kali disakiti, namun saya legowo,” kata Dede Yusuf di Bandung, Kamis, 15 Juli 2010.

“Kalau ini masih sopan nih, jarak recorder dan kamera masih jauh. Kalau wartawan infotainment, kadang kamera dan recorder sampai ke sini,” kata Dede sambil mendekatkan tape recorder wartawan ke arah mukanya.

Ia mengatakan, etika jurnalistik harus dimiliki wartawan infotainment, termasuk harus memiliki kartu pers. Karena menurut mantan anggota DPR RI itu, kebanyakan wartawan infotainment itu adalah orang dari rumah produksi (PH).

Mereka belajar cara mengoperasikan kamera dan cara bertanya sekedarnya. “Mereka tidak diajarkan kursus jurnalistik,” ungkap mantan bintang iklan obat sakit kepala Bodrex itu memberi alasan.

Artikel Lainnya:

1. Hatta: Dede Yusuf ke PD Karena Ingin Jadi Gubernur
2. Anis Mengaku Tahu Pihak yang Tunggangi Yusuf Supendi
3. Komisi I DPR Gembira antv Stop Tayang Infotainment
4. Tayangkan Aksi KD-Raul, KPI Tegur 6 Infotainment
5. Pramono: Infotainment Jangan Menginvasi Ranah Privasi