Hong Kong Tunda Pembahasan RUU Ekstradisi

Demonstrasi Anti Ekstradisi, Hong Kong. (Foto: doctorho)

maiwanews – Pemerintah Hong Kong menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) ekstradisi sebagai reaksi atas protes besar-besaran. Pemimpin Hong Kong Carrie Lam Sabtu 15 Juni mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengambil tindakan atas sampai berkonsultasi dengan berbagai pihak.

RUU ekstradisi memungkinkan tersangka kriminal dikirim ke Cina daratan untuk diadili. Prospek ekstradisi ke China dengan sistem hukum sangat berbeda, telah membuat khawatir berbagai pihak di Hong Kong, dari kelompok bisnis internasional hingga masyarakat hukum dan pihak-pihak pro-demokrasi.

Ratusan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan hari Rabu, ketika parlemen Hong Kong dijadwalkan untuk memperdebatkan usulan undang-undang. Demonstrasi mengakibatkan bentrokan dengan polisi, mengingatkan pada protes demokrasi 2014, dengan rasa kemarahan dan kebulatan tekad lebih kuat.

Usulan perubahan untuk hukum Hong Kong telah mengundang kecaman dari komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat. China menuduh Amerika Serikat pada Selasa mencampuri urusan dalam negerinya. Beijing mencirikan protes damai di Hong Kong sebagai “kerusuhan” dan menuduh para demonstran melakukan “tindakan kekerasan”.

Hong Kong merupakan bekas koloni Inggris, diberikan otonomi khusus selama 50 tahun setelah kembali ke kedaulatan Tiongkok pada tahun 1997. Tetapi banyak pihak di Hong Kong khawatir bahwa Cina perlahan-lahan melanggar hak-hak itu dan memperketat cengkeramannya.

Protes “Gerakan Payung” terjadi pada tahun 2014, menuntut pemilihan langsung pemimpin kota setelah China mengingkari janji-janji pemilihan universal pada 2017. Protes berakhir tanpa menghasilkan konsesi apa pun dari pemerintah Hong Kong. (BBG Direct)