Istri Sri Bintang: Minta SI dan Kembali ke UUD ’45 Asli, Bukan Makar

maiwanews – Bersama beberapa tokoh lainnya, Sri Bintang Pamungkas ditangkap di kediamannya oleh kepolisian sesaat sebelum digelar aksi super damai 212. Sri Bintang ditangkap atas tuduhan makar.

Istri Sri Bintang Pamungkas, Ernalia Sri Bintang yang datang Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua, Depok, tempat para tokoh diperiksa, dengan tegas menolak tuduhan tersebut.

Menurut Ernalia, meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan Sidang Istimewa dan kembali UUD ’45 sebelum dimandemen adalah hak rakyat, bukan perbuatan makar.

“Minta sidang istimewa dan mengembalikan UUD ke UUD asli. Itu kan hak rakyat,” kata Ernalia di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jumat (2/12/2016).

Kedua permintaan sebagai hak rakyat tersebut kata Ernalia, dituangkan suaminya dalam surat yang dikirimkan kepada pimpinan MPR di Senayan.

Berikut isi surat Sri Bintang Pamungkas kepada pimpinan MPR yang diperlihatkan Ernalia kepada wartawan:

Kepada Yth.: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia d/a Gedung DPR/MPR-RI Jl. Jenderal Gatot Soebroto Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini, kami dari kelompok Gerakan Nasional People Power Indonesia, yang merupakan gabungan dari beberapa exponen aktivis, sehubungan dengan situasi tanah air sekarang ini, sudah menyampaikan keinginan kami meminta kesediaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memanggil Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia guna menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (SI-MPR RI) sesegera mungkin.

Yaitu, dengan maksud menyelesaikan persoalan-persoalan Negara yang dari hari ke hari semakin berbahaya bagi kelangsungan jalannya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tujuan akhir dari SI-MPR RI itu adalah untuk menghasilkan Ketetapan-ketetapan MPR-RI yang meliputi:

1. Menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 Asli di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

2. Mencabut Mandat Presiden dan Wakil Presiden RI yang sekarang, masing-masing dijabat oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

3. Mengangkat Penjabat Presiden Republik Indonesia yang baru, yang sekaligus menjadi Ketua Presidium Republik Indonesia dengan wewenang menyusun Pemerintah Transisi Republik Indonesia.

Demikian permintaan kami, dengan harapan MPR-RI dapat memenuhinya dengan segera. Terima kasih atas segala perhatian dan kesediaannya.

Hormat saya, Sri-Bintang Pamungkas.

BERITA LAINNYA

.