Jelang Pencoblosan Pilkada DKI, Polisi Larang Aksi Massa 11 Februari

maiwanews – Pilkada DKI Jakarta 2017 akan dilaksanakan pada 15 Februari. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menetapkan, masa tenang jelang hari pencoblosan dimulai sejak tanggal 12 Februari.

Pada tanggal 11 Februari dan beberapa hari berikutnya, akan ada aksi massa di ibukota yang dipeloposi oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNP) MUI, sejumlah organisasi massa Islam serta beberapa komponen masyarakat lainnya.

Berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima polisi, polisi juga sudah menerima pemberitahuan aksi turun ke jalan tanggal 11, 12 dan 15 Februari 2017. Pada tanggal 11 usai Shalat Subuh di Masjid Istiqlal, massa akan berjalan kaki ke Monas lalu lanjut ke Bundaran HI.

Diperoleh informasi bahwa pada tanggal 12, massa Islam akan menggelar khataman Al-qur’an di masdjid. Lalu pada tanggal 5, mereka akan shalat Subuh berjamaah lalu dilanjutkan dengan agenda mengawal ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Namun polisi dengan tegas menyatakan melarang semua aksi massa jelang Pilkada DKI dan tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengancam akan membubarkan massa aksi jika tetap dilaksanakan.

“Kalau (massa) turun ke jalan (jelang pencoblosan) dan mengganggu jalan umum, kami bubarkan,” kata Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Selasa (7/2/2017).