Kata Pengamat Tentang Pertemuan Politik Sby Prabowo

maiwanews – Pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Prabowo Subianto Kamis malam 27 Juli tidak lepas dari perbincangan politik dan juga bermakna politik. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif EmrusCorner, Emrus Sihombing, Jumat 28 Juli. Dikatakan bahwa usai pertemuan mengemuka pandangan bahwa pengesahan UU Pemilu oleh DPR-RI baru-baru ini merupakan hasil proses politik yang melukai rakyat. Emrus menilai penggunaan kata “melukai rakyat” sangat menarik disimak dengan jernih.

Dalam pembahasan RUU Pemilu, penetapan jumlah kursi atau suara partai sebagai syarat mengusung pasangan capres cawapres merupakan salah satu isu krusial. Sebagian fraksi mengusulkan syarat pengajuan pasangan capres cawapres adalah minimal mendapat perolehan 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara nasional, merujuk pada Pemilu 2014. Sebagian lainnya menginginkan ambang batas pilpres ditetapkan 0 persen.

Partai dengan perolehan suara lebih banyak pada Pemilu 2014 cenderung berada pada pilihan 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara nasional. Sebaliknya, partai dengan suara lebih kecil cenderung memilih ambang batas 0 persen. Fenmena ini menunjukkan tindakan komunikasi politik seorang aktor politik sangat tergatung posisi kepentingan politik dalam suatu realitas politik.

“Dengan kata lain, posisi politik aktor politik menentukan perilaku komunikasi politik. Untuk itu, menurut saya, publik harus kritis menyikapi setiap kandungan pesan komunikasi politik setiap aktor politik”, kata Emrus. Realitas politik menunjukkan UU Pemilu sudah disahkan, di dalamnya menyebutkan partai atau gabungan partai bisa mengajukan pasangan capres cawapres jika mendapatkan perolehan 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara nasional, berdasarkan Pemilu 2014.¬†Atas pengesahan itu maka fraksi pendukung ambang batas 0 persen, termasuk di dalamnya Partai Demokrat (PD) dan Gerindra, kalah dalam pertarungan komunikasi politik di Senayan.

Pandangan bahwa pengesahan UU Pemilu telah melukai hati rakyat, menurut Emrus sulit diterima jika salah satu rujukannya adalah perbedaan presentase ambang batas pencalonan calon presiden. Perbedaan persentase tersebut sama saja bahwa pengajuan pasangan capres cawapres masih tetap terikat pada kepentingan politik partai. Para calon belum dimerdekakan dari partai politik (parpol).

Pasangan calon harus menjalin komunikasi politik dengan partai , utamanya di panggung belakang. Sebab realitas politik sesungguhnya ada di panggung bekakang. Proses komunikasi politik di panggung belakan lebih operasional, kalau tidak mau disebut sebagai transaksional, dibanding pernyataan di depan media massa. Padahal, konstitusi kita menjamin kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan partai, apalagi ditangan pengurus partai.

Selain itu, setiap warga negara berhak dipilih dan memilih. Jadi, jika menjunjung tinggi kedaulatan ada di tangan rakyat, perbedaan persentase syarat pengajuan pasangan Capres-Cawapres tidak perlu diperdebatkan. Jadi, mau 20 persen atau 0 persen sama saja bahwa partai masih berdaulat penuh mengajukan pasangan Capres-Cawapres.

“Oleh karena itu, sebagaimana seringkali saya gelorakan pada berbagai kesempatan, sejatinya UU Pemilu ini memberi kesempatan pasangan Capres-Cawapres dari jalur non-partai (independen) untuk lebih mewujudkan kedulatan masih tetap ada di tangan rakyat, bukan di tangan aktor politik”, ungkap Emrus. IA menambahkan, sayangnya, realitas politik pada UU Pemilu yang baru disahkan berkata lain. Namun masih tetap ada harapan, teman-teman DPR-RI hasil Pemilu 2019 bisa melihat secara jernih bahwa kedaulatan harus benar-benar di tangan rakyat, termasuk pengajukan pasangan capres cawapres. (*)