Kawal Anggaran Pendidikan, Kemendikbud Gandeng KPK

Mendikbud Muhadjir Effendy di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 8 Januari 2019. (Foto: JPP)

maiwanews – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya peningkatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran fungsi pendidikan. Selasa 8 Januari di Gedung KPK Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya sepakat dengan lembaga anti rasuah tersebut untuk bekerjasama untuk mengawasi, termasuk pencegahan maupun penindakan penyalahgunaan penggunaan anggaran pendidikan.

Merupakan tantangan tersendiri bagi Kemendikbud agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan bebas dari penyimpangan.

Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengatakan dengan kerjasama secara lebih efektif antara Kemendikbud dengan KPK diharapkan dapat memberikan dampak lebih baik pada dunia pendidikan. Ia berharap akan terbangun sistem lebih baik.

Kedua belah pihak akan segera membentuk tim teknis untuk mengembangkan sistem monitoring berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau e-monitoring dengan melibatkan publik.

Agus mengakui anggaran pendidikan cukup besar, adapun penyimpangannya terbilang kecil, tapi terjadi secara luas, sehingga totalnya cukup besar.

Pemerintah mengalokasikan minimal 20 persen anggaran fungsi pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlah anggaran pendidikan pada tahun 2018 sebesar Rp444,1 triliun, meningkat menjadi Rp492,5 triliun pada tahun 2019. Sebagian besar anggaran fungsi pendidikan ditransfer ke daerah melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik maupun Nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

Nota Keuangan dan APBN tahun 2019 menyebut 62,6 persen atau Rp308,4 triliun anggaran fungsi pendidikan disalurkan ke daerah. Untuk DAK Fisik alokasi sebesar Rp16,9 triliun, dan untuk DAK Nonfisik sebesar Rp117,7 triliun.

Terkait upaya melawan korupsi di dunia pendidikan, kedua pihak membahas antara lain upaya pendidikan anti korupsi. Mendikbud menyampaikan bahwa kerjasama KPK dengan Kemendikbud dalam rangka menumbuhkan budaya antikorupsi pada peserta didik telah berlangsung.

Pendidikan anti korupsi tidak dilakukan dengan satu mata pelajaran tertentu, melainkan menjadi bagian dari beberapa kegiatan kurikulum pembelajaran di sekolah. Bisa disisipkan di mata pelajaran tertentu, seperti pelajaran PPKN. Edukasi antikorupsi juga bisa dilakukan melalui program penguatan pendidikan karakter (PPK). (JPP/dik)