maiwanews – Dalam Rancangan Undang-Undang Pusat Pelaporan dan Analisin Transaksi Keuangan (PPATK) yang kini dibahas di DPR, kewenangan PPATK juga ditambah, yakni bisa memblokir rekening mencurigakan.

Selain itu, PPATK juga akan memiliki kewenangan lain yakni dapat melaporkan tentang transaksi mencurigakan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kementerian Hukum dan HAM mendukung penguatan kelembagaan PPATK itu, karena selama ini, temuan dan laporan lembaga yang diektuai Yunus Hesein itu  tidak ditindaklanjuti beberapa instansi berwenang.

Menurut Patrialis, pihaknya menginginkan penguatan PPATK. “Agar kinerja PPATK ini tidak tenggelam dalam lumpur,” kata Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar di Kementerian Hukum dan HAM, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Sabtu 31 Juli 2010.

Terkait wewenang pemblokiran, Patrialis menjelaskan bahwa untuk sementara pemblokiran rekening diperbolehkan untuk jenis rekening tertentu, seperti rekening yang dicurigai sebagai tempat pencucian uang hasil kejahatan, transaksi narkoba, serta dana terorisme.

Sementara kewenangan penyidikan sebagaimana yang diinginkan berbagai pihak, kata ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu, belum bisa direalisasikan. Hal itu disimpulkan berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan.

Artikel Lainnya:

1. PPATK: KPK Blokir 109 Transaksi Mencurigakan
2. Komisi III Akan Tanyai PPATK Soal Rekening Gendut
3. Kejaksaan Agung Mengaku Tak Bisa Usut Rekening Petinggi Polri
4. PPATK Temukan Rekening Mencurigakan 15 Petinggi Polri
5. Rekening Eks Pegawai Pajak, PPATK Telah Lapor Sejak 2009