KPK: Kasus Sumber Waras Lanjut, Putusan Pengadilan Jadi Bahan Penyelidikan

maiwanews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa proses penyelidikan dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemrov DKI Jakarta masih terus berlanjut.

“Penyelidikan ini (RS Sumber Waras) tidak dihentikan. Jadi masih terus melakukan proses penyelidikan,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (11/1/2017).

Menurut Febri, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) yang menolak semua gugatan Perhimpunan Sosial Candra Naya (PSCN) dalam kasus RS Sumber Waras, bisa memberi kontribusi untuk penyelidikan yang sedang dilakukan KPK.

Febri mengatakan, pihaknya lebih lanjut akan mempelajari apakah ada fakta-fakta persidangan atau pertimbangan hakim dalam sidang itu yang bisa berkontribusi atau berpengaruh terhadap proses penyelidikan yang sedang dilakukan KPK.

Namun Febri mengaku, pihak KPK hingga saat ini belum menerima salinan putusan dari PN Jakarta Barat.

Kasus ini bermula dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014 mendapatkan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP).

Salah satu indikasi pelanggaran yang disebut BPK adalah, pengadaan lahan RS Sumber Waras di Jakarta Barat dinilai tidak melewati proses pengadaan memadai. BPK mencatat, pembelian lahan merugikan keuangan negara senilai Rp 191 miliar.

Seperti diketahui, Pemprov DKI membeli tanah dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras seluas 3,64 ha yang beralamat di Jl. Kyai Tapa dengan harga mengacu pada NJOP bagian depan RS Sumber Waras sebesar Rp20,75 juta per meter atau Rp755,69 miliar.

Padahal, lokasi fisik tanahnya yang dibeli tersebut berada di Jl. Tomang Utara (bagian belakang RS Sumber Waras), dengan NJOP pada 2014 yang hanya Rp7,44 juta atau total harga semestinya hanya Rp564,35 miliar.

Selisih harga NJOP inilah yang disebut BPK dalam temuannya bahwa pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI telah merugikan negara sebesar Rp 191 miliar.

Namun Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menolak temuan BPK itu. Ahok bersikukuh, BPK berpatokan pada nilai jual obyek pajak (NJOP) 2013. Sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kata Ahok, membeli lahan itu pada 17 Desember 2014.