KPK Tetapkan Anggota DPR MN Sebagai Tersangka

Febri Diansyah (Foto: KPK)

maiwanews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 berinisial MN sebagai tersangka. Dalam pernyataan persnya Jumat 2 Juni di Jakarta, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penetapan sebagai tersangka atas dugaan merintangi penyidikan.

Politisi Partai Golkar tersebut diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Penetapan tersangka terhadap MN dilakukan terkait upaya menghalangi proses hukum perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket e-KTP (KTP Elektronik). Penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) tahun 2011-2012 dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain dinilai telah berupaya merintangi proses hukum terkait tersangka Irman dan Sugiharto, MN juga diduga merintangi proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap tersangka Miryam S Haryani.

Atas perbuatannya, MN disangkakan melanggar Pasal 21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. (KPK/KY)