Mendag Rahmat Gobel: Kebijakan Impor Beras Belum Akan Dilakukan

maiwanews – Masih optimis Perum Bulog akan mampu menyerap beras petani pada musim panen, pemerintah memastikan belum akan membuka keran impor beras.

“Kebijakan impor belum akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (8/5/2015)

Menurut Rahmat, kebijakan impor beras merupakan langkah terakhir yang akan diambil pemerintah untuk memperbesar stok minimal Bulog sebagai pemegang cadangan beras pemerintah.

Rahmat menjelaskan, untuk mengamankan stok beras nasional, Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Pertanian dan Perum Bulog tengah melakukan verifikasi data stok beras nasional. Dari hasil tersebut kata dia, akan dilaporkan kepada Presiden untuk menentukan langkah selanjutnya.

Perkembangan stok beras nasional sambung Rahmat, akan menentukan kebijakan pemerintah dalam melakukan stabilisasi harga di pasar termasuk dalam menentukan operasi pasar di sejumlah wilayah yang terjadi gejolak harga.

Kata Rachmat, kebijakan impor beras yang selama ini diwacanakan dengan dasar stok cadangan pemerintah, merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh untuk mempertahankan stok minimal Bulog sebesar dua juta ton pada akhir tahun.

Kemendag sendiri ucap Rachmat, akan menyiapkan berbagai opsi kebijakan yang berada dalam kewenangan Kemendag dengan tujuan untuk mengamankan stok cadangan beras pemerintah dan pengendalian harga komoditas.

Menurutnya, banyak beras yang sudah dikuasai oleh para pedagang. Dikhawatirkan apabila para pedagang tersebut tidak kooperatif sambungnya, maka akan mengendalikan harga kebutuhan pokok tersebut.

Dikatakan Rahmat, Pemerintah juga tengah menyiapkan Peraturan Presiden tentang bahan pokok strategis, dimana pemerintah nantinya mengendalikan harga kebutuhan pokok strategis masyarakat. Perpres itu lanjut dia, merupakan amanah undang-undang untuk mengendalikan harga pokok pada saat-saat tertentu. Pada saat ekonomi lesu ucap Rahmat, jangan sampai sembako mahal dan masyarakat tidak mampu memiliki daya beli.

Ditambahkan Rahmat, Kementerian Perdagangan akan tetap mengacu pada kebijakan Presiden Joko Widodo khususnya terkait dengan kebijakan beras. Langkah tersebut kata dia, dimaksudkan untuk mengupayakan mencapai kedaulatan pangan.