PAN: Masa Cuti Habis, Ahok Harus Segera Diberhentikan Sementara

maiwanews – Masa cuti Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berakhir pada 11 Februari. Namun penonkatifan Ahok karena statusnya sebagai terdakwa penodaan agama belum juga diproses Kemendagri.

Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto mengatakan, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Ahok yang terancam 5 tahun penjara harus segera diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Gubernur DKI.

“Kalau ancaman Ahok itu lima tahun, maka harus diberhentikan sementara,” kata Yandri Susanto dalam keterangan pers Fraksi PAN DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2017).

Menurut Yandri,  pejabat negara yang menjadi terdakwa dalam sebuah kasus hukum dengan tuntutan lima tahun penjara, maka atas nama UU, yang bersangkutan harus diberhentikan sementara dari jabatannya sampai kasus hukumnya selesai.

Yandri mengaku heran jika betul bahwa jaksa penuntut umum atau hakim belum juga berkirim surat ke Mendagri terkait status terdakwa Ahok. Bagaimana tidak kata Yandri, kasus Ahok sudah berjalan begitu jauh, bahkan sudah selesai sidang ke-9.

Karena itu Yandri mendesak Mendagri mematuhi UU yang ada dengan segera memnberhentikan sementara Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI. Menurutnya, pihaknya akan meminta penjelasan Mendagri atau jajarannya pada agenda rapat kerja bersama Komisi II.

Yandri juga mengatakan, aturan penyelenggaraan Pilgub DKI berbeda dengan Pilkada daerah lain. Di DKI kata dia, Cagub DKI bisa langsung terpilih apabila mendapat suara 50 persen plus satu. Artinya sambungnya, setelah tanggal 15 Februari tidak ada pasangan yang memperoleh 50+1, akan ada pilkada tahap 2.

Persoalannya jelas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, jikalau Ahok misalnya lolos ke putaran kedua, maka otomatis imantan Bupati Belitung Timur itu harus kembali cuti di luar tanggungan negara tanpa harus melalui keputusan sesuai UU No. 10 tahun 2016.