Pembahasan RUU Terorisme Diperpanjang

Rapat Paripurna RUU Terorisme. (Foto : DPR/runi/hr)

maiwanews – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat melakukan perpanjangan waktu pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kesepakat memperpanjang pembahasan RUU Terorisme menyusul terjadinya perdebatan cukup sengit antara fraksi di DPR. Perpanjangan waktu pembahasan dilakukan setelah disetujui anggota dewan.

“Berdasarkan rapat konsultasi tanggal 9 April 2018, Pimpinan Pansus RUU Terorisme telah menyampaikan perihal perpanjangan waktu. Maka terhadap perpanjangan waktu tersebut, kami meminta persetujuan rapat paripurna. Apakah perpanjangan waktu pembahasan RUU dapat kita setujui?” tanya pimpinan rapat Fadli Zon di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 10 April.

Setelah dijawab setuju oleh anggota dewan, Fadli mengetok palu sidang sebagai tanda pengesahan persetujuan dewan.

Pansus RUU Terorisme dibentuk 18 April 2016, selama pembahasan RUU Terorisme terdapat perbedaan pendapat cukup mendalam di antara anggota dewan. Perbedaan pendapat diantaranya definisi terorisme, keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme hingga sanksi terhadap pelaku tindak terorisme.

Selain itu, beberapa perlu dilakukan sinkronisasi dalam revisi UU Terorisme, misalnya kelembagaan Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tak hanya DPR, pemerintah juga tengah mencari formula agar subtansi yang telah disetujui bersama bisa dimasukan dalam legal drafting.

Pembahasan RUU Terorisme diharapkan segera rampung dan sesuai dengan kebutuhan serta mendukung segala macam upaya pemberantasan dan pencegahan aksi terorisme. (DPR/hs/sc)