Pemerintah Spanyol Nyatakan Referendum Kemerdekaan Catalonia Ilegal

Massa pendukung Referendu Catalonia (Foto: Twitter @ajplus)

maiwanews – Menyikapi referendum kemerdekaan wilayah Catalonia, pemerintah Spanyol menyatakan tindakan itu ilegal. Pihak berwenang menutup tempat-tempat pemungutan suara. Petugas juga menyita kertas suara. Sementara pihak pemerintah Catalonia terus melakukan persiapan meski pemerintah Spanyol telah menyatakan tidak ada pemilu untuk kemerdekaan wilayah itu.

Para pendukung referendum berkemah di berbagai lokasi agar Tempat Pemungutan Suara (TPS) tetap dibuka. Pemerintah daerah Catalonia bersiap menggelar referendum hari Minggu 1 Oktober. Pihak berwenang Catalonia menyatakan dalam waktu 48 jam setelah pemungutan suara akan dinyatakan kemerdekaan dari Spanyol jika suara mayoritas memilih merdeka.

Di Barcelona Sabtu 30 September, ribuan demonstran menentang referendum, mereka melakukan aksi turun ke jalan dan memadati alun-alun di depan gedung pemerintah kota Barcelona.

Pejabat keamanan Spanyol di daerah bagian timur laut, Enric Millo, hari Sabtu mengatakan polisi menutup separuh dari lebih 2.300 TPS referendum. Pemerintah Spanyol juga telah membongkar teknologi pemungutan suara dan penghitungan surat suara. Dengan demikian ia menilai referendum tidak akan mungkin diadakan.

Menteri Kebudayaan Spanyol hari Jumat 29 September mengatakan referendum kemerdekaan itu melanggar undang-undang Spanyol dan pemerintah tidak akan menerima hasil referendum tersebut.

Pemerintah daerah Catalan sebelumnya meminta bantuan Uni Eropa, dengan mengatakan pemerintah Spanyol merongrong nilai-nilai demokrasi mereka. Namun Pejabat Uni Eropa menyatakan tidak akan mencampuri persoalan antara Spanyol dan Catalonia, masalah tersebut dinilai sebagai masalah hukum Spanyol. (VoA/ka)