Pemprov Jawa Barat Dorong Pemerintah Evaluasi Kebijakan Bebas Visa

maiwanews – Di tengah isu serbuan tenaga kerja asing ilegal, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mendorong pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan bebas visa.

“Bebas visa selain ada peluang ekonomi, juga ada ancaman. Ini perlu diwaspadai lebih jauh,” kaya Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, di Bandung, Jumat (6/1/2017).

Menurut Deddy, dengan adanya kebijakan bebas visa, peluang kejahatan lintas negara seperti terorisme, narkoba, hingga tenaga kerja ilegal, jadi terbuka lebar.

Di Jabar menurut Deddy, TKA ilegal tergolong besar mengingat di wilayah ini terdapat banyak industri, tingkat heterogenitas masyarakatnya pun tinggi. Jabar kata Deddy, sangat mudah dimasuki TKA ilegal seperti yang baru saja terjadi penangkapan TKA ilegal di Cirebon.

Selain TKA ilegal sambung Deddy, kedatangan warga asing juga bisa menimbulkan kekacauan yang tidak kalah dengan yang ditimbulkan TKA ilegal. Dedy mencontohkan WNA yang tertangkap di Bogor karena kedapatan menanam cabai berbakteri berbahaya.

Karena itu Deddy menghimbau masyarakat dan pemerintah daerah agar selalu waspada terhadap para tenaga kerja asing yang dinilainya justru akan membuat rusak Tanah Air.

Terhadap pemerintah pusat dan pihak imigrasi, Deddy berharap agar lebih meningkatkan keamanan dengan menciptakan sistem dan pengetatan aturan untuk mencegah terjadinya aksi serupa.

“Ini harus ada sistem bagaimana keimigrasian kerja sama dengan masyarakat di berbagai lapisan, sampai ke bawah.  Bagaimana koordinasi RT, RW Camat Kelurahan untuk mengawasinya,” ujar Deddy lagi.