Penjelasan Mendari Terkait Mekanisme Pemilihan Rektor

Tjahjo Kumolo (Foto: Kemendagri)

maiwanews – Mekanisme pemilihan rektor tetap melalui senat perguruan tinggi dan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti). Hal itu diungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam pernyataannya Senin 5 Juni. Terkait keterlibatan presiden, Menteri Tjahjo mengatakan tidak merombak sistem.

Pemilihan rektor tetap dilakukan secara demokratis dan independen. Pemilihan rektor merupakan hak pemerintah, tapi telah didelegasikan kepada Kemenristekdikti. Pihak Kemenristekdikti dalam penentuan rektor akan berkonsultasi dengan presiden.

Mengenai wacana untuk melibatkan presiden dalam pemilihan rektor, Menteri Tjahjo mengatakan hal itu karena pemerintah perlu melihat lebih jauh kondisi sekarang. Kampus merupakan target utama penyebaran paham anti-Pancasila, karenanya perlu diambil langkah pengendalian dimana hal itu ada di tangan rektor. Rektor memiliki peranan strategis melakukan penanganan.

Menteri Tjahjo menambahkan bahwa wajar jika Kemendagri sebagai poros pemerintahan berupaya menjaga stabilitas daam rangka menangkal gerakan radikalisme, terorisme, dan bahaya narkoba. Upaya menjaga stabilitas dan menangkal radikalisme juga merupakan salah satu cara membumikan Pancasila, termasuk di lingkungan kampus.

Terkait otonomi kampus, Menteri Tjahjo berpendapat hal tersebut sudah menjadi ranahnya perguruan tinggi dan Menristekdikti. Tapi rektor dan pemerintah harus bersih dan faham-faham radikal.

Untuk itu diperlukan kerjasama baik lintas kementerian/lembaga, maupun lintas forkompimda provinsi dan kabupaten/kota. Kerjasama itu kemudian dilanjutkan dengan membangun sinergi antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah melalui berbagai forum kerjasama. (Kemendagri)