maiwanews logo maiwanews


Selasa, 2 Juli 2013
admin


Perubahan dan Penyempurnaan Draf RUU Ormas oleh Pansus

maiwanews – RUU Ormas sudah resmi disahkan DPR menjadi UU Ormas dalam rapat paripurna. Keputusan diperoleh dengan mekanisme voting. Dari 361 anggot DPR yang hadir, 311 anggota DPR menerima dan 50 anggota lainnya menolak.

Berdasarkan fraksi, 6 fraksi yang menerima pengesahan UU Ormas adalah fraksi PD, Golkar, PDIP, PKS, PPP, dan PKB. Sementara 3 fraksi yang menolak yakni PAN, Gerindra, dan Hanura.

Sebelum memasuki agenda pengesahan, Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) Organisasi Masyarakat (Ormas) Abdul Malik Haramain menyampaikan laporan yang di dalamnya mencakup perubahan dan penyempurnaan draf RUU Ormas.

Berikut hasil perubahan dan penyempurnaan oleh Pansus RUU Ormas :

Pada pasal 7, bidang kegiatan yang semula dikategorisasi, maka dalam draf terbaru kategorisasi tersebut dihilangkan dan ketentuan mengenai bidang kegiatan bagi ormas diserahkan pada kebijakan masing-masing ormas, sesuai dengan AD/ART yang dimiliki oleh Ormas yang bersangkutan.

Dengan digantikannya Pasal 7 kata Abdul Malik, Ormas menjadi bebas untuk melaksanakan kegiatan apapun sesuai dengan AD/ART yang disepakati internal Ormas.

Pada Bab IX Pasal 35 tentang keputusan organisasi, dihapus karena ketentuan mengenai pengambilan keputusan organisasi merupakan hak dari anggota masing-masing ormas dan diatur dalam mekanisme yang terdapat dalam AD/ART Ormas tersebut.

Pada Pasal 47 ayat (2) dam Ayat (3), terdapat penambahan syarat pendirian Ormas yang didirikan oleh warga Negara asing dan Badan Hukum Asing, yaitu salah satu jabatan ketua, sekretaris atau bendahara harus dijabat oleh Warga Negara Indonesia (WNI).

Pada Pasal 52 huruf d, Pansus RUU Ormas melakukan perbaikan terkait penjelasan Pasal 53 huruf d yang menjelaskan mengenai kegiatan politik, sehingga penjelasannya menjadi yang dimaksud dengan “kegiatan politik” adalah kegiatan yang mengganggu stabilitas politik dalam negeri, penggalangan dana untuk jabatan politik atau propaganda politik.

Pada Pasal 59 Ayat (1) huruf a, dalam ketentuan larangan yang terdapat dalam pasal ini, semula terdapat kerancuan dalam penormaannya. Pansus telah melakukan penyempurnaan sehingga rumusannya menjadi larangan untuk menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang Negara RI menjadi bendera atau lambang Ormas.

Pengaturan ini terkait dengan ketentuan yang ada dalam larangan yang terdapat dalam pasal 57 huruf c UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Pada Pasal 59 ayat (5), dimana ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut dihilangkan kemudian digabungkan dalam ketentuan Pasal 60 Ayat (2) huruf d sehingga rumusannya menjadi “Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Abdul Malik menjelaskan, latar belakang munculnya pasal ini adalah untuk mengantisipasi agar pemerintah dan aparat penegak hukum bisa mengantisipasi jika ada kegiatan Ormas yang dianggap diluar dari kewenangannya seperti tindakan sweeping dan lain-lain.

Pada pasal 65 Ayat (3), terkait dengan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup provinsi atau Kab/Kota, semula dalam penjatuhan sanksi tersebut pemerintah daerah meminta persetujuan Forkompimda, namun karena di lingkungan Kab/Kota belum terdapat forum tersebut maka ketentuannya disempurnakan menjadi, “Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup provinsi atau Kab/Kota, kepala daerah wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD, Kepala Kejaksaan, dan Kepala Kepolisian sesuai dengan tingkatannya”.

Yang disebut sanksi penghentian sementara kegiatan kata Abdul Malik adalah sanksi yang melibatkan publik, sementara kegiatan yang sifatnya hanya internal seperti rapat harian, pleno, masing bisa dilakukan oleh Ormas masing-masing. Hal ini penting katanya, untuk mengantisipasi kemungkinan mudhorot dan efek negatif dari sebuah kegiatan Ormas yang melibatkan publik. Karena itu dihentikan sementara maksimal 6 bulan.

Pada Pasal 83 huruf b, dalam ketentuan peralihan yang dituangkan dalam Pasal ini, terdapat penambahan kalimat sehingga lebih memberikan penghargaan atas Ormas yang berdiri sebelum proklamasi Kemerdekaan RI dan masih konsisten mempertahankan NKRI, penghargaan atas Ormas tersebut adalah dengan mengakui Ormas-ormas tersebut sebagai aset bangsa dan Ormas-ormas tersebut tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan UU ini.



ARTIKEL LAINNYA

Roket Pertahanan Buatan Indonesia Sukses Diluncurkan
BPK: Terdapat Penyimpangan Dalam Kasus Century
Paripurna DPR Akan Sahkan RUU Tentang Desa
Perolehan Medali Sementara Sea Games 2013, Minggu (15/12)
Perolehan Medali Sementara Sea Games 2013, Sabtu (14/12)
IPW Sayangkan Penundaan Kebijakan Jilbab Bagi Polwan
Perundingan Nuklir Iran: 7 Kekuatan Dunia Capai Kesepakatan
Pernyataan Lengkap Presiden SBY Tentang Penyadapan oleh Australia