Presiden Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Harus Dibarengi Pengendalian Inflasi

maiwanews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Ballroom Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Agustus 2016, menyampaikan pentingnya pengendalian inflasi dalam mengelola sebuah negara selain pertumbuhan ekonomi. Dalama mengelola republik, hal-hal berkaitan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi tumpuan besar.

Presiden Jokowi tidak menginginkan pertumbuhan ekonomi tinggi namun inflasi tidak terkendali. Pertumbuhan ekonomi 9 persen misalnya, jika dibarengi dengan inflasi sebesar 15 persen maka rakyat tekor, kalau inflasi 3 persen barulah dikatakan baik.

Untuk mengendalikan inflasi, Presiden Jokowi meminta para kepala daerah untuk membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Beberapa kabupaten/kota dikatakan masih belum memiliki TPID. Selain itu, kepala daerah diinstruksikan untuk menyiapkan anggaran khusus, anggaran ini dialokasikan untuk kepentingan pengendalian harga. Dengan anggaran tersebut pemerintah dapat segera melakukan intervensi jika ditemukan kenaikan harga secara tidak wajar.

Presiden mencontohkan, untuk wilayah Jawa Timur, pemerintah bisa saja melakukan intervensi bidang transportasi, wilayah DKI Jakarta bisa saja mengintervensi harga daging dengan menggelar pasar murah. Pemantauan terhadap gudang stok perlu dilakukan secara rutin. Jika terjadi penumpukan bahan pokok terlalu banyak, maka patut dicurigai akan memainkan harga.

Terkait mengendapnya dana APBD di beberapa daerah, Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar daerah membelanjakan anggarannya untuk meningkatkan perekonomian nasional. Sepuluh propinsi dikatakan masih menyimpan banyak dana di bank. Sepuluh propinsi tersebut masing-masing adalah: DKI Jakarta Rp.13,9 triliun, Jawa Barat Rp. 8,034 triliun rupiah, Jawa Timur Rp. 3,9 triliun, dan Riau Rp. 2,86 trilun. Selain itu, Papua juga mengendapkan dana sebesar Rp. 2,59 triliun, Jawa Tengah Rp. 2,46 triliun, Kalimantan Timur Rp. 1,57 triliun, Banten Rp. 1,52 triliun, Bali Rp. 1,4 triliun, dan Aceh Rp. 1,4 triliun. (m012/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)