Rieke PDIP: KIS dan KIP Tidak Untuk Dibarter Dengan Kenaikan BBM!

Rieke-Diah-Pitalokamaiwanews – Penerapan tiga kartu sakti Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mendapat penolakan dari politisi PDI Perjuangan.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) menolak keras program itu jika dikaitkan dengan rencana pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

“Selamat Pagi.Tolak Pencabutan Subsidi BBM, KIS & KIP TIDAK UNTUK DIBARTER DENGAN KENAIKAN BBM.Tetap di bawah kehendak rakyat dan konstitusi!,” tulis Rieke dalam akun twitter pribadinya @rieke_diah, Senin (3/11/2014).

Seperti diketahui, KIS, KIP dan KKS yang oleh media biasa disebut kartu sakti Jokowi diluncurkan di lima lokasi Kantor Pos yang ada di DKI Jakarta, Senin (3/11/2014).

Kelima lokasi yang jadi tempat peluncuran kartu sakti Jokowi itu yakni Kantor Pos Jakarta Pusat (Jakpus), Kantor Pos Jakarta Selatan (Jaksel), Kantor Pos Mampang, Kantor Pos Jakarta Timur (Jaktim), dan Kantor Pos Jakarta Utara (Jakut).

Di lima lokasi peluncuran itu masing-masing dikawal oleh menteri dan pejabat negara yakni Menteri Agama dan Deputi III Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Jakpus, Menteri Dalam Negeri dan Deputi V Menko PMKĀ  di Jaksel, Menteri PPPA dan Deputi VII Menko PMK di Mampang, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi di Jaktim, Menkominfo dan Deputi I Menko PMK di Jakut.

Berdasarkan informasi, pembagian kartu sakti itu diharapkan selesai setelah kenaikan harga BBM bersubsidi yang direncanakan Nopember ini diberlakukan.