Jakarta – Hampir dua minggu Paripurna DPR tentang Pansus Century diputuskan, SBY baru menerima surat rekomendasi DPR. Setelah menerima rekomendasi itu, SBY memberi respon dengan meminta masukan dan tanggapan para menteri terkait surat rekomendasi DPR, terutama tentang penonaktifan Boediono dan Sri Mulyani.

Terlambatnya surat rekomendasi tersebut sampai ke tangan Presiden semata-mata disebabkan karena faktor teknis.

Sudi menyatakan sejak pekan lalu Setneg sudah selesai melakukan proses administrasi terhadap surat rekomendasi DPR. Tetapi baru dia sampaikan ke Presiden SBY hari ini sebab pekan lalu Presiden SBY masih berada dalam kunjungan kerja di luar negeri.

“Usulan atau rekomendasi dari DPR itu dijadikan arahan presiden untuk meminta tanggapan respon dari menteri terkait,” kata Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi di Kompleks Istana Kenegaraan, Jakarta, Senin 15 Maret 2010.

Meski tidak dijelaskan kapan, namun menurut Sudi Silalahi, tanggapan dan masukan tersebut harus diterima Presiden dalam waktu sesegera mungkin.

Dalam surat rekomendasi DPR itu memuat tentang usulan penonaktifan Mantan Gubernur BI yang juga Wakil Presiden RI Boediono dan Mantan Ketua KSSK yang juga menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Artikel Lainnya:

1. Lily Wahid Laporkan Sri Mulyani-Boediono ke KPK
2. Presiden SBY Menyetujui Pengunduran Diri Sri Mulyani
3. Rizal Ramli: Pemeriksaan Boediono- Sri Mulyani Tak Beri Contoh Baik
4. Boediono dan Sri Mulyani Diperiksa KPK di Kantornya Kamis
5. KPK Panggil Boediono dan Sri Mulyani Pekan Depan