Seskab Pramono Anung: Pemerintah tak Akan Cabut PP Pengupahan

maiwanews – Meskipun masih ada aksi unjuk rasa kalangan buruh beberapa hari belakangan ini, pemerintah memastikan tidak akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan atau PP Pengupahan.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan, di ruang kerjanya Gedung III Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Rabu (28/10) siang.

Menurut Pramono, pemerintah meyakini PP Pengupahan ini akan bisa diterima kedua belah pihak meski tak bisa memuaskan semua pihak. Pramono mengatakan, respon yang didapat dari para pelaku dunia usaha dan para buruh di daerah sangat baik karena ada kepastian selama 5 (lima) tahun.

Pramono Anung menjelaskan, formula penghitungan upah yang sebelumnya disampaikan Menko Perekonomian Darmin Nasution sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi tahap V itu sudah tepat karena didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) dikalikan laju inflasi tahunan dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Terkait aksi demo buruh yang masih mempersoalkan PP tersebut lanjut Pramono, negara ini adalah negara demokrasi jadi tidak masalah jika dilakukan unjuk rasa. Namun sambung dia, pemerintah tetap pada pendirian tidak akan mencabut PP Pengupahan itu.

“Kali ini pemerintah harus lebih cepat membuat keputusan, dan tidak akan mencabut PP pengupahan ini. Pemerintah enggak berani disalahkan, pemerintah berani disalahkan. Jadi lebih baik pemerintah berani,” tegas Pramono.