maiwanews logo maiwanews
Sabtu, 29 Juni 2013
Rahman Ishaq


Snowden dan Keterbukaan Informasi

Siapakah Musuh Negara Sebenarnya

Edward Snowden

Minggu-minggu terakhir ini media massa internasional diramaikan oleh kisah pelarian Edward Snowden, seorang pemuda yang menjadi “buronan” otoritas Amerika Serikat.  Ia  diumumkan sebagai terdakwa oleh Pengadilan Federal AS tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-33, 21 Juni 2013.

Tuduhan terhadap Snowden adalah: pencurian property pemerintah, secara tidak sah mengungkap informasi pertahanan nasional, dan berkeinginan untuk mengungkap informasi intelijen tertutup kepada pihak-pihak yang tidak berwenang.  Dua tuduhan terakhir ini adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Spionase Amerika Serikat.

Berbagai perspektif mengenai aksi Snowden telah memicu diskusi tentang batas-batas rahasia negara dan hak publik berkaitan dengan keterbukaan informasi.  Dalam konteks dunia yang telah berubah dewasa ini, ada kecenderungan AS masih menggunakan standar yang konservatif dan usang untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

Keterbukaan informasi secara umum didefinisikan sebagai hak untuk mengakses informasi yang dihasilkan, dikelola, atau disimpan oleh lembaga-lembaga publik.  Lembaga publik sendiri adalah setiap lembaga yang menggunakan anggaran negara (di seluruh dunia, kontributor utama anggaran negara adalah pajak rakyat).  Maka, keterbukaan informasi sebenarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban negara terhadap rakyat.

Kebebasan informasi juga merupakan bagian integral dari hak dasar menyatakan pendapat sebagaimana diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi nomor 59 tahun 1946, dan secara nyata tertuang pada Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights 1948.  Pasal 19 ini menyebutkan bahwa hak dasar kebebasan menyatakan pendapat mencakup pula kebebasan untuk: “mencari, menerima, dan memberi informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa batasan-batasan apapun”.

Selama era perang dingin, kebebasan informasi mengalami distorsi karena kuatnya dominasi kepentingan nasional.  Selain itu, keterbatasan instrumen-instrumen informasi dan komunikasi belum secanggih dewasa ini.  Akan tetapi, upaya untuk memastikan hak publik terhadap informasi terus menjadi gerakan global, meskipun menemui banyak tantangan dari negara.

Pembocoran informasi yang dilakukan oleh Snowden bukan saja berkaitan dengan hak dasar kebebasan informasi.  Isu ini menjadi lebih besar lagi, sebab informasi yang dibocorkan adalah “program rahasia intelijen Amerika dalam rangka penyadapan dan pemantauan alat-alat komunikasi (telepon dan internet) di seluruh Eropa dan Amerika”.  Pemerintahan demokrasi tidak memiliki hak apapun untuk menyadap komunikasi warganya, kecuali ada otoritas negara (umumnya melalui pengadilan).  Itupun dibutuhkan prasyarat awal yang cukup kompleks, misalnya telah ada cukup bukti bahwa warga tersebut berindikasi kuat melakukan kejahatan.

Pemerintah AS nampaknya masih mengandalkan Undang-Undang Spionase yang sudah sangat usang sebagai alasan untuk melumpuhkan kebebasan informasi ini.  Undang-Undang Spionase (Espionage Act) ini disahkan pada tahun 1917, sesaat setelah AS masuk dalam Perang Dunia I.  Meskipun UU ini telah mengalami beberapa kali revisi, namun substansi UU sendiri sudah tertinggal jauh dan ketinggalan jaman.  Misalnya, pendenifisian mengenai perlindungan terhadap keamanan nasional dan musuh negara telah bergeser sangat jauh dibandingkan konteks awal abad XX.

Beberapa tahun lalu, masyarakat internasional juga dihebohkan oleh kemunculan Julian Asange dan proyek WikiLeaks-nya.  Akan tetapi, pertanyaan lain yang menarik dalam kasus Snowden jika dibandingkan dengan kisah Asange, yaitu bagaimana media massa mainstream di Eropa dan Amerika merespon kisah dalam perspektif yang cenderung “look at the leakers, rather than the leak“.  Media-media ini sangat sedikit memberi porsi pemberitaan (dan ada kesan menutupi) informasi yang diungkapkan oleh Snowden, dan lebih banyak melaporkan drama tentang “pelariannya”. (BIQ)



ARTIKEL LAINNYA

Prabowo: Pasangan Nomor 2 Bukan Musuh, Jangan Ciptakan Kebencian
Susunan Lengkap Tim Pemenangan Jokowi-JK
Anak Sekolah Tergerak Menghijaukan Hutan
Kapal AS Siapkan Misi Pemusnahan Senjata Kimia Suriah
FKIP Unsyiah Gelar Seminar Nasional Biologi
AS Buka Peluang Jual Senjata ke Negara-Negara Arab
Olga Upayakan Damai dengan dr Febby
Indonesia dan Singapura Latihan Tempur Udara Bersama