Walikota Tangerang: Penertiban Bantaran Cisadane murni untuk menata lingkungan

Walikota Tangerang H. Wahidin Halim menyatakan siap memberikan penjelasan terkait penertiban bantaran kali Cisadane yang murni merupakan upaya Pemerintah Kota Tangerang dalam menata lingkungan, khususnya bantaran kali dan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah etnis tertentu. Walikota sangat menyayangkan munculnya isu-isu kesukuan yang tidak pada tempatnya dan bersifat subjektif.

Hal tersebut disampaikan Walikota diruang kerjanya, Kamis (22/4) menanggapi pemberitaan di salah satu media massa ibu kota, yang memuat pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Fachri Hamzah pada tanggal 22 April 2010, terkait tindakan penertiban bantaran kali Cisadane.

Walikota menegaskan bahwa sebaiknyaŠ’ Wakil Ketua Komisi III DPR RI tersebutŠ’ tidak membandingkan penertiban bantaran kali Cisadane di Neglasari, Kota Tangerang dengan kasus Koja Tanjung Priok. Hal ini jelas tidak relevan karena konteks dan objeknya jelas berbeda. Wakil Ketua Komisi III ini sebaiknya jangan hanya meminta komentar dari warga, tapi perlu juga meminta informasi dari Pemkot Tangerang. sehingga informasi dapat diperoleh secara objektif. Jangan sampai hal-hal seperti ini terkesan pihak Pemkot yang disalahkan.

Kesiapan Walikota untuk menjelaskan duduk perkaranya itu juga dimaksudkan untuk meluruskan isu-isu kesukuan yang dianggap tidak pada tempatnya dan bersifat subjektif. Karena tindakan penertiban ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah kesukuan tapi murni dalam rangka menegakan aturan dan hukum yang berlaku, tanpa diskriminatif.

Ketika Pemerintah, lanjut Walikota, bersama rakyat bersatu untuk membangun bangsa ini, khususnya di Kota Tangerang yang berakhlakul karimah, para elit seharusnya memahami persoalan yang sesungguhnya bahwa penertiban ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Tangerang untuk menegakan aturan sesuai dengan Undang-undang, termasuk untuk meminimalisir terjadinya bencana, seperti longsor, abrasi yang dapat menimbulkan korban.

Walikota sangat menyayangkan adanya pihak-pihak yang menentang penertiban ini untuk kepentingan pribadi dan kelempoknya dengan mengatasnamakan suku atau etnis tertentu. dan kampung yang terletak di bantaran kali Cisadane, Neglasari itu merupakan bagian dari keseluruhan rangkaian pembangunan bantaran kali Cisadane. Para elit politik pun diminta untuk tidak menuduh Pemkot Tangerang tidak melakukan sosialisasi kepada warga. Selama ini Pemkot Tangerang memberikan kesempatan untuk membongkar sendiri dengan waktu yang cukup panjang. Eksekusi merupakan tindakan terakhir setelah melalui proses yang cukup panjang. Mulai dari pemberian surat peringatan yang telah diberikan dari satu tahun yang lalu hingga diadakannya dialog dengan warga setempat.

Terkait adanya permintaan warga tentang ganti rugi, perlu diketahui bahwa Keputusan Presiden (Kepres) 36 tidak memperbolehkan adanya ganti rugi kepada warga yang mendiami tanah Negara. (tangerangkota.go.id)