Wiranto Bantah Tudingan Pemerintah Sedang Menuju Rezim Otoriter

maiwanews – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto hadir di pembukaan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Watim-MUI) di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Dalam kesempatan itu, Wiranto mengklarifikasi banyak isu sensitif yang selama berkembang di masyarakat terkait sejumlah langkah hukum dan kebijakan yang diambil pemerintah.

Terkait tudingan bahwa pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sedang menuju rezim otoriter, Wiranto dengan tegas membantahnya.

Menurut Wiranto,langkah hukum yang dilakukan selama ini murni semata-mata untuk menyeimbangkan kebebasan, sehingga kebebasan tidak dimaknai bebas tanpa ada aturan. “Kalau ada langkah hukum, bukan pemerintah menuju rezim otoriter,” kata Wiranto usai menghadiri rapat.

Wiranto berpendapat, hukum harus jadi landasan utama setiap orang di Indonesia termasuk saat menyampaikan aspirasinya. Jika ingin berdemonstrasi sekalipun kata dia, tentu diperbolehkan namun dengan syarat-syarat seperti tertib, melapor terlebih dulu, dan dijelaskan semua perangkat demonya.

Wiranto juga menjelaskan, menjaga kebebasan bisa diekspresikan tanpa mengganggu orang lain. Menurut Wiranto, itulah yang jadi tujuan dari langkah hukum atas berita-berita palsu yang banyak beredar, karena telah melanggar UU ITE.

Semua langkah itu dilakukan pemerintah sambung Wiranto, demi menghadapi berita-berita penipuan, kebohongan, manipulasi, penghasutan, maupun ujaran kebencian.

Sebelumnya, salah seorang dosen di Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB-UI), Rocky Gerung melontarkan kritik keras pada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang melakukan banyak larangan termasuk menyikapi hoax atau berita bohong.

Rocky mengatakan, seluruh diskursus politik dan diskursus publik diambil alih oleh negara. Pemerintah sekarang ini kata Rocky, terlihat ingin mengatur semua tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan maupun diucapkan.

“Bicara soal SARA nggak boleh, bicara soal LGBT nggak boleh, nonton Jakarta Unfair nggak boleh, baca Jokowi Undecover nggak boleh … Ini pertanda bahwa negara sedang menuju rezim totaliter,” kata Rocky di acara ILC yang ditayangkan TVOne.