Wiranto Ingin TNI Dilibatkan Lebih Jauh Dalam Penanggulangan Terorisme

maiwanews – Tidak bisa hanya dilakukan polisi sendiri, perang terhadap terorisme harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan semua komponen bangsa termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Jenderal (Purnawirawan) Wiranto terkait revisi Undang Undang Terorisme.

Wiranto mengatakan, judul revisi “UU Tindak Pidana Terorisme” juga dinilai kurang tepat. Ketika mengacu pada kata “tindak pidana” itu kata Wiranto, maka seolah hanya membatasi ruang lingkup perang terhadap terorisme hanya oleh polisi.

Padahal menurutnya, kelompok terorisme dalam melaksanakan aksinya tidak mengenal batas sehingga harus dilawan dengan totalitas. Karena selama memungkinkan sambung Wiranto, terorisme akan melakukan aksi di manapun.

Wiranto menjelaskan, perbaikan Undang Undang Terorisme lebih pada totalitas. Selama ini kata dia,TNI hanya di belakang polisi saat melawan teroris. Untuk itu Wiranto berharap, TNI diberi peran lebih dalam perang terhadap teroris dengan dipayungi undang-undang.

“Pelibatan TNI itu tidak hanya menunggu, tetapi diberi peluang-peluang untuk masuk ke wilayah penanggulangan terorisme, seperti di laut tentunya Angkatan Laut. Di udara ada Angkatan Udara,” kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin, (6/2/2017).

Seperti diketahui, berdasarkan UU, tugas penaggulangan terorisme diemban oleh Densus 88 Polri. Meskipun di saat yang sama, tiga matra TNI sebelumnya sudah memiliki pasukan khusus anti teror. TNI AD punya Gultor, TNI AL ada Denjaka, dan di TNI AU terdapat Den Bravo.