Akad Nikah di Luar KUA Boleh Dengan Syarat Tertentu

maiwanews – Akad nikah sudah bisa dilaksanakan di luar KUA, ini berdasarkan Surat Edaran tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Nikah pada Masa Pandemi COVID-19, edaran diterbitkan pada 10 Juni 2020. Ini merupakan kebijakan baru Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terkait pelayanan nikah.

Calon pengantin tidak harus datang ke Kantor Urusan Agama (KUA), akad nikah boleh dilaksanakan di rumah, masjid, atau gedung pertemuan. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kamaruddin Amin, dalam rilisnya di Jakarta, Jum’at 12 Juni. Namun jumlah orang pada akad nikah dibatasi hanya 10 orang jika akad nikah diselenggarakan di KUA dan rumah. Jika dilaksanakan di masjid atau gedung pertemuan, hanya boleh dihadiri maksimal 30 orang.

Edaran ini diterbitkan Bimas Islam sebagai bentuk layanan kepada masyarakat untuk memberikan rasa aman di tengah merebaknya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kebjakan ini juga sebagai wujud dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan nikah dengan tatanan normal baru (new normal).

Dengan surat edaran ini Dirjen Kamaruddin berharap pelayanan nikah dapat tetap dilaksanakan dengan menekan risiko penyebaran virus korona. Surat edaran ini meliputi panduan dan ketentuan pelaksanaan pelayanan nikah pada masa pandemi COVID-19 dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Menurut Dirjen Kamaruddin, dalam melaksanakan peraturan baru tersebut akan diterapkan protokol kesehatan ketat.

Adapun ketentuan dalam Surat Edaran ini, antara lain:

  1. Layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan;
  2. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon, e-mail atau secara langsung ke KUA Kecamatan;
  3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dan/atau terkait proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan;
  4. Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA;
  5. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang;
  6. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di Masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
  7. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
  8. Dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat;
  9. Dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada angka 5 dan angka 6 tidak dapat terpenuhi, Penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan sebagaimana form terlampir;
  10. Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencanapenerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua GugusTugas Kecamatan; dan
  11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah di wilayahnya masing-masing.

(Kominfo)