Anggota Komisi XI DPR Minta Pembangunan IKN tak Bebani APBN

maiwanews – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menekankan kepada pemerintah agar rencana pembangunun ibukota negara atau IKN tidak membebani Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

“Kebutuhan pendanaan agar tidak menambah beban APBN. Misalnya pemenuhan infrastruktur dasar bagi warga IKN. Pembangunan di sekitar kawasan IKN dan alih fungsi lahannya agar bisa kita kontrol dari sekarang,” kata Puteri dalam rapat kerja dengan Kepala BPKP, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/2/2022).

Menurut dia, pembagunan infrastruktur dasar dan alih fungsi lahan harus betul-betul terpantau dengan baik. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) juga diimbau mengintegrasikan master plan dari hulu ke hilir.

Menurut Puteri, sekarang ini harga tanah di kawasan IKN, Kalimantan Timur, sudah melejit 10 kali lipat, itu sangat mahal. Untuk itu ujarnya, kontrol atas harga tanah tersebut harus terus dilakukan.

Dan yang tidak kalah pentingnya lanjut Puteri, master plan harus jelas, sehingga publik tahu perencanaan pembangunan IKN baru.

Puteri berharap agar Bappenas dapat memastikan master plan IKN ini terintegrasi dari hulu ke hilir. Antarinstansi vertikal dan horizontal ucap dia, juga harus memperhatikan kesiapan pengembangan sumber daya manusia, kearifan lokal dan juga pelestarian lingkungan.

“Termasuk ketika kita merencanakan IKN ini juga harus memastikan konstelasi wilayah terutama hubungan dengan kota-kota satelit di sekitarnya,” pungkas Puteri.