Arteria Dahlan: Wacana Pelonggaran PSBB Harus Dikaji

maiwanews – Wacana Menko Polhukam Mahfud MD agar dilakukan pelonggaran PSBB harus dikaji mendalam sebelum diterapkan. Setidaknya, pelonggaran itu tidak melanggar UU No.6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, di dalamnya mengatur darurat kesehatan.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan Selasa 5 Mei. Arteria mengaku dapat memahami suasana kebatinan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tentu dengan tidak melanggar protokol kesehatan sebagaimana telah ditetapkan pemerintah. Arteria memaklumi wacana relaksasi muncul dari semangat mencegah perlambatan ekonomi di tengah PSBB.

Menurut Arteria, ia sudah mengingatkan sejak awal untuk mengkaji betul sebelum mengambul kebijakan. Acuannya harus UU Kekarantinaan Kesehatan, dan tidak berbasiskan pada wilayah administratif pemerintahan, melainkan wilayah terdampak.

“Tapi sudahlah, kita ambil positifnya. Niat Mahfud MD kan baik. Saya berpendapat relaksasi atau pelonggaran PSBB dapat diterapkan dengan pengkajian dan pencermatan yang matang”, ujar Arteria.

Politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut menambahkan, pelonggaran diterapkan di wilayah tidak terdampak atau sudah mengalami penurunan signifikan dan ditujukan pada wilayah-wilayah dimana masyarakatnya berpotensi dapat memutar kembali roda perekonomian. Namun, tetap dalam koridor protokol kesehatan dan keputusan tersebut tetap menjadi keputusan Gugus Tugas c.q. Menteri Kesehatan.

Lebih lanjtu Arteria mengatakan, anggap wacana ini sebagai pengayaan. lakukan kajian dan pencermatan secara detail dan mendalam. Juga tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan untuk melakukan relaksasi atau pelonggaran PSBB. Tidak lupa disampaikan bahwa perlu juga mendengarkan para stakeholder, mereka selama ini bekerja keras dan luar biasa dalam melakukan pencegahan pandemi Covid-19 ini. (DPR/mh/es)