Bela Anies Soal Formula E, Ex Wakil Ketua KPK: Mau Pakai Pasal Apa?

maiwanews – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengaku heran atas upaya mentersangkakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penyelenggaraan Formula E.

Saut menilai, tak ada satupun pasal dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang bisa dikenakan terhadap Anies.

“Untuk kasus ini (Formula E), pak Anies mau dikenakan Pasal berapa kira-kira? Mari bangsa Indonesia sekarang tanya terbuka, pak Anies ini mau dikenakan Pasal berapa?,” ujar Saut dalam webinar, Sabtu (8/10).

Pendapat Saut tersebut didasarkan pada fakta bahwa sejauh ini dalam penyelenggaraan Formula E tidak ditemukan suap dan tidak ditemuka kerugian negara. “Kerugian negara enggak ada. Kickback [suap] enggak ada,” ujar dia.

Menurutnya, Anies tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor tentang kerugian negara.

“Saya sudah membayangkan kalau saya hadir di rapat (ekspose) itu pun saya bingung. Katakan ada negara rugi, kasus ini enggak ada, BPK sudah lapor, kickback enggak ada, terus kita mau hukum siapa dan dikenakan Pasal berapa?” tutur Saut.

“Kalau bicara buku ‘Memahami untuk Membasmi’, itu kitab sucinya orang KPK, kalau saya katakan Pasal 2 setiap orang, unsur-unsurnya, memperkaya diri, pak Anies memperkaya diri nih? Memperkaya orang lain atau korporasi. Ada tuh memperkaya?” sambung dia.

“Kemudian kalau pakai Pasal lain, enggak mungkin dipakai Pasal lain, Pasal yang mana? Pemerasan? Ada pak Anies memeras? Perbuatan curang? Ada? Coba deh dari berbagai macam jenis korupsi, pak Anies ini mau dikenakan Pasal berapa gitu? Ini kita bisa berdebat,” pungkas Saut.

Dilansir dari Tempo, Ketua KPK Firli Bahuri disinyalir menekan satuan tugas (satgas) penyelidik agar menaikkan status penanganan Formula E ke tahap penyidikan.

“Firli meminta agar Anies segera ditetapkan sebagai tersangka sebelum partai politik mendeklarasikannya sebagai calon presiden,” ujar sumber dari unsur penegak hukum yang dikutip Tempo.

Sumber dari penegak hukum tersebut mengataka,n usulan Firli disetujui pimpinan KPK lain yakni Alexander Marwata dan Deputi Penindakan dan Eksekusi Karyoto.