Bengkak Rp27,09 Triliun, Jokowi Kini Bolehkan Kereta Cepat Pakai APBN

maiwanews – Setelah sebelumnya melarang penggunaan dana dari APBN untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, kini Presiden Joko Widodo atau Jokowi membolehkannya.

Perubahan sikap pemerintah tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Jokowi menandatangani Perpres 93 Tahun 2021 ini menggantikan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015, salah satunya Pasal 4 yang mengatur soal pendanaan. Dalam Pasal 4 Ayat (2) disebutkan, bahwa pendanaan lainnya dapat berupa pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal,” bunyi Pasal 4 Ayat (2) Perpres 93/2021 yang dikutip Minggu (10/10/2021).

Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade mendukung langkah Jokowi yang mengizinkan pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan APBN. Menurut dia, Komisi VI telah menyetujui adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap proyek kereta cepat karena sejumlah faktor.

Keputusan penggunaan APBN untuk Kereta Cepat menurut Andre, disebabkan diantaranya karena adanya pembengkakan biaya (cost overrun) proyek tersebut sebesar 1,9 miliar Dolar AS. Awalnya kata dia, proyek direncanakan memakan biaya 6,07 miliar dolar AS atau Rp86,5 triliun.

“Keputusan Presiden menggunakan APBN ini telah menyelamatkan keuangan BUMN yang menjadi anggota konsorsium proyek kereta cepat. Karena kita tahu bahwa pandemi ini cashflow BUMN terganggu dan beban proyek kereta cepat ini sangat besar,” ucap Andre.

Seperti diketahui, konsorsium BUMN yang terlibat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT KAI (Persero).

Awalnya, proyek ini direncanakan memakan biaya 6,07 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 86,5 triliun. Namun sebuah kabar mengejutkan menyebut, anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini menjadi sekitar 8 miliar dollar AS atau setara Rp 114,24 triliun, membengkak 1,9 miliar dolar AS atau setara Rp27,09 triliun.