Bivitri Susanti: Presiden Harus Luruskan Penegakan Hukum di Indonesia

maiwanews – Bivitri Susanti menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun tangan dalam upaya meluruskan kembali penegakan hukum. Menurut Pengajar hukum tata negara di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera ini, penegakan hukum di Indonesia sudah keluar jalur.

Hal itu disampaikan dalam sebuah diskusi virtual dengan tema “Pasca Penangkapan Djoko Tjandra: Apa yang Harus Dilakukan?”. Diskusi berlangsung Rabu 5 Agustus oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), sebuah organisasi non pemerintah dengan misi mengawasi dan melaporkan aksi korupsi.

Bivitri mengungkapkan, Presiden Jokowi punya semua kekuasaan yang dia butuhkan untuk membenahi kekuasaan penegakan hukum di bawahnya. “Sekali lagi, kita tidak bicara hakim-hakim. Kita bicara jaksa, polisi, kemudian petugas-petugas administrasi negara, dukcapil, lurah, dan sebagainya. Begitu petugas-petugas keimigrasian dan lain sebagainya di bawah Kementerian Hukum dan HAM”, kata Bivitri.

Presiden Jokowi perlu menetapkan langkah-langkah konkrit mengevaluasi lembaga penegak hukum dan institusi terkait, terutama kepolisian dan kejaksaan. Hasil evaluasi kemudian diumumkan kepada publik sehingga menambah kepercayaan pada kinerja pemerintah.

Juru Bicara Presiden bidang Hukum Dini Purwono mengatakan Presiden Jokowi memiliki komitmen tinggi dalam hal penegakan hukum. Presiden Jokowi sangat percaya terhadap independensi lembaga penegakan hukum di Indonesia. (VoA/fw/em)