Demokrat tak Yakin ada Dukungan Investasi Swasta di Pembangunan IKN

maiwanews – Upaya pemerintah Indonesia merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) terkait pembiayaan pembangunan IKN mendapat kritikan keras dari anggota DPR RI.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang juga anggota Komisi V DPR Irwan mengatakan, usaha pemerintah melakukan revisi UU IKN terkesan hanya demi menutupi kesalahan perencanaan dan pembiayaan IKN.

Irwan menegaskan, hal tersebut sangat disesalkan mengingat pembiayaan IKN melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sudah berjalan sejak 2022.

Pemerintah kata dia, terkesan memaksakan penggunaan APBN untuk IKN terburu-terburu tanpa ada batasan yang jelas dan tegas berapa biaya dari APBN yang akan digunakan untuk IKN.

“Pernyataan Pak Yasonna yang mengakui UU IKN direvisi agar pemerintah dapat menggunakan APBN untuk mendanai IKN membuktikan bahwa pemerintah tidak yakin IKN didukung investasi swasta apalagi dari investasi asing,” ujar Irwan dalam keterangannya, Jumat (16/12/2022).

Keraguan Irwan akan adanya dukungan investasi swasta apalagi investasi asing di IKN itu semakin menguat setelah melakukan konfirmasi langsung ke Dubai Islamic Bank, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), dan Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ).

“Saya tanya, Presiden Indonesia telah menetapkan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Pertanyaan saya, apakah ada rencana partisipasi investasi dalam pembangunan infrastruktur di IKN?” tanya Irwan kepada Dubai Islamic Bank, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), dan Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ).

“Jawab mereka semua adalah tidak ada. Mereka justru mempertanyakan pemerintah mau bikin apa, peta jalan investasinya apa? Mereka belum melihat sesuatu dari IKN ini,” ujar Irwan.

Jika jawaban Dubai Islamic Bank, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), dan Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ) benar kata Irwan, artinya data investasi swasta oleh pemerintah terkait IKN itu bohong. Ia menyebut, pemerintah telah memberikan harapan palsu kepada rakyat.

Irwan menggaris bawahi janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hanya akan menggunakan 20 persen APBN dari total dana Rp 486 triliun untuk pembangunan IKN, atau dengan kata lain akan menggunakan 80 persen pembiayaan IKN melalui skema KPBU, investasi swasta, maupun BUMN, dan BUMD.

“Janji hanya 20 persen APBN untuk IKN ini patut diawasi, mengingat APBN juga masih dibutuhkan untuk pembangunan yang merata di seluruh tanah air Indonesia,” tegas Irwan.