DPR: Biaya Kereta Cepat Bengkak Dua Kali, Lebih Mahal Dari Proposal Jepang

maiwanews – Biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak lebih Rp27 triliun dari semula hanya US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS) menjadi US$8 miliar atau setara Rp114,24 triliun.

Akibat biaya bengkak, pemerintah putuskan mengalokasikan dana dari APBN untuk proyek itu melalui Perpres Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menolak putusan penyertaan dana APBN untuk proyek Kereta Cepat. Menurutnya, soal pembekakan biaya seharusnya diserahkan ke investornya, sesuai dengan ide awal yang berprinsip business to business.

Rachmat menjelaskan, semula pemerintah sudah menetepkan bahwa pembuatan kereta cepat itu tak akan memakan APBN karena menganut skema business to business. Namun faktanya ujarnya, saat anggaran pembangunan terus membengkak, pemerintah malah merubah keputusan sebelumnya.

“Yang pasti hingga kini sudah bengkak dua kali. Kondisi ini sudah berkebalikan dengan tiga janji semula serta sudah lebih mahal dari proposal Jepang. Padahal dari segi kualitas pasti Jepang jauh lebih baik,” kata Rachmat Gobel dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Sabtu (30/10/2021).

Oleh sebab itu kata dia, dirinya meminta pemerintah agar fokus pada prioritas penggunaan anggaran yang ada saat ini untuk penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan pembangunan ibukota negara baru.

Pemerintah sambung Rachmat, harus tetap konsisten dengan skema pembangunan yang sejak dari awal sudah diputuskan. Pembengkakan biaya lanjutnya, seharusnya diserahkan ke perusahaan konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Dikatakan Rachmat, jika terjadi pembengkakan biaya maka perusahaan yang tak mampu menyetorkan biaya tambahan, sahamnya terdelusi dengan sendirinya.

Aturan itu ucap dia, merupakan proses bisnis yang biasa saja, namanya business to business. Dirinya meminta konsorsium tidak memaksakan diri dengan meminta dana dari APBN. Rachmat juga minta KCIC bertindak secara transparan dan jujur dalam menggarap proyek tersebut.

Seperti diketahui, konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN VIII memiliki 60 persen saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sisanya 40 persen saham dimiliki Beijing Yawan HSR Co.Ltd.