Fahira: Idealnya Pilkada Serentak Diundur Setahun

maiwanews – Fahira Idris menyarankan Pilkada serentak diundur selama setahun yaitu hingga September 2021. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sedianya diadakan 23 September 2020. Namun pemerintah kemungkinan akan melaksanakan pilkada di 270 daerah pada 9 Desember tahun ini.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) tersebut khawatir pilkada serentak tahun ini tidak berjalan maksimal karena digelar di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam keterangan tertulisnya Rabu 3 Juni, Fahira mengatakan jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipaksakan pada Desember 2020, baik proses atau tahapan maupun hasilnya dikhawatirkan tidak maksimal. Ia beralasan, perlu mempertimbangkan soal keselamatan, juga kemungkinan tingkat partisipasi akan merosot. Dimana tingkat partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator kesuksesan pilkada.

Tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak tahun 2015 dan 2017 serta Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sangat baik. Senator Jakarta ini menilai Pilkada tahun 2020 ahrus menjadi momentum menaikkan tingkat partisipasi masyarakat.

Jika melihat perklembangan terkini, Fahira khawatir tingkat partisipasi pemilihan umum 2020 akan menurun drastis. Ia menyebutkan hal itu dipicu faktor ketidakleluasaan, keterbatasan, dan dampak ekonomi serta psikologis akibat wabah korona.

Jika merujuk pada perppu, pilkada ditunda sebagai bagian dari upaya penanggulangan penyebaran COVID-19. Penundaan juga agar pilkada dapat berlangsung demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri. Menurut Fahira, frasa demokratis dan berkualitas itu salah satu parameternya adalah tingkat partisipasi.

Belum lagi tantangan penyelenggara (KPU, Bawaslu, DKPP). Jika pilkada digelar Desember 2020, penyelenggara harus sesegera mungkin memulai tahapan setidaknya awal Juni 2020 ini. Sementara, berdasarkan data paparan COVID-19, hingga awal Juni 2020 jumlah kasus terus melonjak dan beberapa daerah masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Saya berharap baik Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu memikirkan kembali ketetapan menggelar Pilkada Serentak pada 9 Desember ini”, ungkap Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini. (Fahira)