Fahira Idris Dukung Perpanjangan PSBB Sebagai Kebijakan Moderat

maiwanews – Perpanjangan masa berlaku PSBB diapresiasi oleh anggota DPD RI Fahira Idris. Dalam pernyataannya Rabu 20 Mei dikatakan PSBB merupakan kebijakan moderat karena masih memberi ruang aktivitas bagi masyarakat dan dunia usaha walau dibatasi.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai strategi utama pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus korona dikategorikan kebijakan moderat atau jalan tengah. Hal ini berpengaruh terhadap kecepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dengan kebijakan PSBB, kecepatan penanganan di Indonesia berbeda dengan Vietnam atau Selandia Baru. Kedua negara itu dengan tegas mengambil kebijakan karatina wilayah atau lockdown. Kebijakan pemerintah Indonesia mirip dengan Korea Selatan (Korsel), tidak melakukan karantina wilayah.

Namun Korsel diawal wabah berhasil melakukan pemeriksaan masif kepada warganya, lalu dilakukan pelacakan sehingga tindakan pencegahan lebih efektif menurunkan kasus korona.

PSBB sebagai kebijakan moderat memang harus diperpanjang dan semua pihak harus lebih disiplin dan taat. Adapun pengambil kebijakan harus konsisten menegakkan PSBB. Fahira mengatakan, dengan demikian Isya Allah kasus korona bisa turun dan tidak perlu lagi perpanjangan PSBB.

Selama PSBB diberlakukan, Fahira mengakui terjadi perlambatan kasus COVID-19, tapi perpanjangan PSBB diperlukan karena penurunan kasus belum berada di level aman. Perpanjangan ini memang harus dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebagai daerah epicenter.

Angka reproduksi COVID-19 di Jakarta masih 1,1 (satu orang terinfeksi menularkan ke satu orang lainnya). Angka ini belum cukup untuk membuka kembali aktifitas sebagaimana biasanya. Dibutuhkan angka di bawah 1 sebagai indikator untuk membuka aktifitas secara bertahap dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Namun, tetap harus hati-hati dalam pelonggaran atau penghentian PSBB meski kasus positif korona sudah menurun. Karena ada kekhawatiran terjadi gelombang kedua lonjakan kasus korona.

“Kita harus benar-benar mensiasati dan mencari strategi tepat dan terukur agar jika nanti ada pelonggaran ataupun penerapan PSBB tidak diperpanjang lagi dan kita menjalani kehidupan new normal menutup celah terjadinya gelombang kedua. Ini harus menjadi perhatian semua”, pungkas Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini. (Fahira Idris)