Fahira Idris: Komunikasi Publik Penanggulangan COVID-19 Perlu Diperbaiki

maiwanews – Anggota DPD RI Fahira Idris mengkritisi upaya penanggulangan COVID-19. Selain strategi dan aksi, komunikasi publik oleh pemerintah dikatakan menjadi sorotan banyak pihak. Persoalan komunikasi kerap terjadi.

Fahira dalam keterangan persnya di Jakarta Jum’at 8 Mei mengatakan dalam situasi pandemi seperti saat ini, komunikasi publik menjadi pedoman dan panduan bagi masyarakat dalam upaya menghentikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Informasi dan kebijakan publik tidak boleh bias atau multitafsir.

Informasi, kebijakan, maupun tindakan dalam menanggulangi virus korona harus terukur dan tepat agar masyarakat tenang dan terlindungi. Komunikasi publik oleh pemerintah dalam hal penanggulangan COVID-19 diaktakan perlu terus diperbaiki.

Koordinasi antar instansi baik pusat maupun darah harus saling berkolaborasi, dengan demikian diharapkan tidak terjadi perbedaan pendapat bahkan saling bantah antar instansi terkait.

Semua kebijakan dan informasi harus dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Lembaga ini dibentuk untuk melakukan koordinasi atas kegiatan antarlembaga dalam penanggulangan COVID-19.

Beberapa informasi publik dikatakan masih memantik persilangan pendapat di publik bahkan menjadi polemik. Ia mencontohkan soal perbedaan pulang kampung dan mudik serta kebijakan izin operasi moda transortasi ditengah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan mudik.

Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI menegaskan Gugus Tugas harus menjadi corong dari semua kebijakan terkait penanggulangan COVID-19. Selain itu harus ada prakondisi menyamakam persepsi sebelum informasi atau kebijakan dipublikasikan. (Fahira Idris)