maiwanews – Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi menghadiri forum diskusi anggota City Leader Community di Menara Kompas, Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (07/03/2023).
Fatmawati Rusdi saat menjelaskan dihadapan para City Leader, untuk prinsip-prinsip Good Governance, upaya anti-korupsi, serta penerapan e-government dan smart city di Kota Makassar sebagai contoh nyata dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberantas praktek korupsi.
Hal tersebut memiliki kesesuaian dengan misi Pemerintah Kota Makassar yakni Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.
Fatmawati menambahkan, untuk cara kerja E-Government dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menyediakan pelayanan publik secara online sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan data.
Untuk meningkatkan penyampaian layanan publik dan mengurangi praktik korupsi di dalam pemerintahan, Kota Makassar mengadopsi E-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Salah satu contoh, inisiatif E-Government yang diterapkan di Kota Makassar, yaitu sistem pengaduan masyarakat online lewat SP4N Lapor, Sipabaji (belanja barang jasa pemerintah secara online) dan sistem informasi keuangan online.
Misi Pemkot Makassar ini sejalan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD yang menekankan pemimpin kota agar mengedepankan transparansi.
Yang tujuannya agar para pemimpin kota jauh dari indikasi korupsi dan menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar.
Wakil Wali Kota Fatmawati menghimbau, “Kerja melayani masyarakat dan buat pemerintahan yang bersih serta mengedepankan transparansi kepada masyarakat.”
Sementara Itu, Mahfud MD, diakhir diskusi membagikan tips upaya untuk menangani korupsi di Indonesia. Pertama, sinkronisasi perundang-undangan atau penataan regulasi, pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), dan digitalisasi pemerintahan.
Forum diskusi ini mengangkat judul “Good Governance dan Pembelajaran Upaya Anti Korupsi,” yang menghadirkan narasumber Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD.(*)
.
