Jaksa Agung Sarankan Tindak Tegas Pelanggar PSBB

maiwanews – Jaksa Agung menyarankan agar dikenakan sanksi tegas terhadap pelaku pelanggaran PSBB. Menurutnya petugas di lapangan saat ini masih mengedepankan tindakan dan sikap preventif. Cara ini dinilai hanya sedikit membuat efek jera.

Saran Jaksa Agung (Jakgung) Sanitiar Burhanuddin disampaikan dalam pertemuan dengan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penangangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Doni Monardo, Jum’at 8 Mei.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dengan memutus penyebaran virus korona.

Dalam konferensi pers di BNPB Jum’at 8 Mei, Jakgung Sanitiar mengatakan sempat berbincang dengan Kepala Gugus Tugas (GT). Kepada Doni ia coba memberikan masukan-masukan dalam sudut pandang penegakan hukum.

Masukan dari Jakgung Sanitiar disampaikan setelah dilakukan sosialisasi selama tiga hari. Selama tiga hari itu petugas menempuh langkah preventif. Pada hari ketujuh petugas bisa memberi tindakan refresif.

Menurut Jakgung Sanitiar, tayangan di berbagai media menunjukkan bagaimana pelaku pelanggaran membantah ketika dilakukan operasi. Bahkan lebih galak daripada petugas. Hal ini dikatakan cukup mengkhawatirkan.

Untuk itu Jakgung Sanitiar menyarankan agar diberikan tindakan refresif bagi para pelanggar PSBB. Agar muka muka teman-teman di lapangan itu tidak malu. Ia mencontohkan kejadian di Bogor, terperiksa lebih galak dari pemeriksa.

Dalam penindakan terhadap pelaku pelanggaran nanti bisa dilakukan tilang tipiring, atau bisa dengan acara singkat dengan adanya pemberkasan dan ada batas waktunya. Dengan demikian tidak butuh waktu lama kasusnya dapat dibawa ke persidangan.

Atas saran itu dikatakan Kepala Gugus Tugas menyetujui, namun perlu evaluasi.

Selain saran untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar PSBB, Jakgung Sanitiar juga memberikan masukan dan saran terkait tingginya harga alat kesehatan (Alkes).

“Kami sedang membuat kajian-kajianya. Semoga bisa cepat dan segera kami sampaikan kepada departemen kesehatan supaya ada revolusi dalam pengadaan alkes itu”, ungkapnya. (Kominfo)