Ketua GT COVID-19: Mudik Dilarang dan Tidak Ada Kelonggaran

maiwanews – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menerbitkan surat edaran berisi kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 itu mengatur kebijakan mengenai larangan aktivitas mudik ditengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Surat edaran itu menunjukkan ketegasan pemerintah dengan tidak memberi kelonggaran dalam peraturan terkait mudik. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.

Dalam keterangannya Doni mengatakan beberapa waktu terakhir ada kesan seolah-olah masyarakat boleh mudik dengan syarat tertentu atau adanya kelonggaran. “Saya Tegaskan. Tidak ada perubahan peraturan tentang mudik. Artinya Mudik Dilarang. Titik! Saya tegaskan sekali lagi. Mudik dilarang, Titik!”, tegas Doni di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu 6 Mei.

Penegasan larangan mudik dilakukan mengingat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengeluarkan maklumat tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), di dalamnya mengatur pelarangan mudik, serta pengendalian transportasi selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah.

Surat Edaran tersebut juga diterbitkan karena ada beberapa persoalan, seperti terhambatnya pelayanan percepatan penanganan COVID-19 dan juga pelayanan kesehatan. Pengiriman alat kesehatan juga sulit menjangkau seluruh wilayah. Terbatasnya mobilitas tenaga medis dan pengiriman spesimen dari pemeriksaan masyarakat melalui metode swab test Polymerase Chain Reaction (PCR).

Selain itu, keterbatasan transportasi pengiriman personel untuk mendukung Gugus Tugas Daerah. Persoalan pemulangan atau repatriasi ABK dan pekerja migran ke tanah air, dan terhambatnya pelayanan pertahanan, keamanan dan ketertiban umum.

Beberapa layanan kebutuhan dasar juga mengalami hambatan seperti rantai pasokan makanan terutama hasil pertanian, peternakan juga perikanan.

Larangan tersebut dikecualikan terhadap beberapa hal. GT Nasional memberikan pengecualian untuk bisa melakukan kegiatan berhubungan dengan penanganan COVID-19 di antaranya; Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Pegawai BUMN, Lembaga Usaha, NGO yang semuanya berhubungan dengan oenanganan COVID-19. Termasuk bagi masyarakat yang mengalami musibah dan kemalangan serta repatriasi WNI kembali ke tanah air.

Pengecualian ini dilakukan dengan beberapa persyaratan, diantaranya adalah memiliki izin dari atasan minimal setara eselon II atau kepala kantor. Jika pihak bersangkutan terlibat upaya penanganan COVID-19 namun tidak memiliki instansi, maka harus ada surat pernyataan di atas materai dan diketahui kepala desa atau lurah. Mereka juga harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. (GT Nasional)