Komnas Perempuan Desak Pemerintah Terbitkan UU TPKS

20220427-massa-desak-sahkan-ruu-kekerasan-seksual-
Ilustrasi massa desak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan.

maiwanews – Komnas Perempuan mendesak peemrintah segera menerbitkan aturan pelaksana undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Aturan pelaksana dinilai penting agar undang-undang bisa berdampak secara efektif di mansyarakat.

Komisioner Komnas Perempuan Tiasri Wiandani mengatakan, UU TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) tidak akan berdampak bagi masyarakat jika tidak sgera diterbitkan aturan pelaksana. Pemerintah dikatakan harus menunjukkan komitmennya segera menyusun aturan turunan dari UU TPKS setelah disahkan pada 12 April.

Komnas adalah singkatan dari Komisi Nasional, sementara Komnas Perempuan atau Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan merupakan lembaga nasional Hak Asasi Manusia untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia.

Desakan itu disampaikan Tiasri Wiandani dalam kegiatan konsolidasi masyarakat sipil mendukung implementasi UU TPKS di Bandung hari Sabtu (20/04/2022) dikutip VOA Rabu (27/04/2022).

Menurut Tiasri, dalam aturan turunan itu nantinya, ada beberapa hal perlu diperhatikan. Termasuk diantaranya adalah mekanisme penanganan terhadap pelanggaran aturan, penyelenggaraan pelayanan terpadu, dana bantuan dan restitusi bagi korban kekerasan seksual, serta pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan tenaga layanan.

Hal paling krusial perlu segera diatur menurut Tiasri adalah pemulihan bagi korban dan penyintas. Mereka harus dapat mengakses layanan, tidak bolah terhalang oleh alasan kasusnya sudah lama atau alasan tidak ada dana. Peraturan turunan UU TPKS nantinya harus benar-benar memberikan akses kepada para korban. (z)