Kubu KLB: Tidak Benar Yusril Dibayar Rp 100 Miliar untuk Jadi Kuasa Hukum

maiwanews – Tidak benar Yusril Ihza Mahendra dibayar Rp 100 miliar untuk menjadi pengacara Partai Demokrat (PD) kubu Kongres Luar Biasa atau KLB dalam gugatan uji materi AD/ART PD ke Mahkamah Agung.

Bantahan tersebut disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Ngawi, M Isnaini Widodo dalam konferensi pers di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Sabtu (2/10/2021).

“Kalau di luar ada opini atau apa pun terkait nominal rupiah, tidak ada (bayaran Rp 100 miliar). Murni, kalaupun itu ada (bayaran) ya wajarlah,” kata Isnaini.

Isnaini menjelaskan, ia bersama tiga eks ketua DPC Partai Demokrat lainnya menunjuk Yusril sebagai kuasa hukum karena melihat komitmen dan kemampuan Yusril sebagai advokat.

Sebelumnya, Ketua Bappilu Partai Demokrat (PD) Andi Arief membuat pernyataan mengejutkan. Anid Arief mengatakan, Yusril Ihza Mahendra pindah haluan membela kubu Moeldoko setelah sebelumnya Partai Demokrat tak menyanggupi tawaran Rp 100 miliar sebagai pengacara.

“Kami cuma tidak menyangka, karena Partai Demokrat tidak bisa membayar tawaran Anda Rp 100 miliar sebagai pengacara, Anda (Yusril) pindah haluan ke KLB Moeldoko,” kata Andi Arief di akun Twitter-nya yang dibagikan kepada wartawan, Rabu (29/9/2021).

Andi Arief mengaku memiliki bukti bahwa Yusril menawarkan Rp 100 miliar sebagai pengacara, namun tidak disanggupi oleh Partai Demokrat.